IDI Makassar Sesalkan Tudingan Covid-19 Dijadikan Lahan Bisnis, Laporkan ke Polisi

Merdeka.com - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Makassar, Dr Siswanto Wahab menyesalkan tudingan yang diarahkan ke paramedis dan rumah sakit yang menyebut penanganan covid-19 dijadikan lahan bisnis.

Hal ini diungkapnya saat konferensi pers di kantor IDI Makassar, Senin, (8/6). Dalam kesempatan ini, hadir pula Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Mas Guntur Laupe.

"Disebut lahan bisnis untuk diagnosa covid-19, itu tidak benar, tidak berdasar. Kami minta untuk diusut tuntas penyebar informasi seperti itu. Secepatnya harus diselidiki," kata Siswanto Wahab.

Diduga akibat informasi, di sejumlah titik di Kota Makassar, warganya melakukan penolakan terhadap rencana kegiatan rapid test dan upaya jemput paksa pasien di rumah sakit.

"Berita-berita adanya lahan bisnis itu kami tidak terima. Kenyataannya tidak ada sampai sekarang masuk dana ke rumah sakit. Tidak ada, gaji semata. Tidak ada yang masuk dana Rp400 triliun ke rumah sakit. Tanya ke ketua Persi (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia)," ungkapnya dengan nada geram.

Ditambahkan, pihaknya bertugas untuk memutus mata rantai penularan covid-19. Tidak serta merta semua pasien dianggap covid. Kalau ternyata negatif, silakan dibawa pulang. Tapi kalau diagnosa positif, maka keluarga akan tertular jika tidak ditangani sesuai protokol covid.

Diketahui, di Makassar, sebagian warga melakukan penolakan terhadap rencana kegiatan rapid test. Warga memasang spanduk penolakan di gerbang masuk wilayahnya. Parahnya lagi, sejumlah peristiwa ambil paksa jenazah baik ODP dan PDP terjadi di beberapa rumah sakit.

Di kesempatan yang sama, Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Mas Guntur Laupe menyemangati Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar tetap bersabar.

"Kepada IDI agar tetap bersabar. Kalaulah kita mau menuju puncak, akan selalu ada hambatan dan godaan. Tidak usah dihiraukan, tetaplah bekerja sebagai tanggung jawab profesi. Kasihan masyarakat yang terpapar, mereka menunggu di rumah sakit untuk dirawat segera disembuhkan," kata Guntur.

Ditegaskan, siapapun yang mengganggu konsentrasi dengan menyebar isu hoaks antara lain menyebut setiap pasien covid itu dibayar Rp240 juta, padahal tidak benar sama sekali, akan diusut.

"Ini tanggung jawab kami di Polda, akan cari siapa pelaku penyebaran informasi hoaks itu. Termasuk kasus mengambil jenazah, kami akan proses orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Akan kami selidiki, apa maksudnya mengganggu para medis melaksanakan tugasnya termasuk mengganggu Pemprov Sulsel untuk tidak berkonsentrasi tangani kasus covid-19," tegas Kapolda.