ICW sayangkan isu pemilu tak masuk paket revitalisasi hukum

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan paket kebijakan revitalisasi hukum yang dirancang Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memasukkan perubahan UU Pemilu. Pasalnya empat UU tentang Pemilu yang berdiri masing-masing ini tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

"Sayang sekali dari tujuh aspek paket revitalisasi hukum, isu pemilu belum menjadi sektor yang perlu dibenahi. Padahal ini sebenarnya jadi sebuah hambatan," kata Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/10).

Donal menuturkan, ketika UU Pemilu sangat penting untuk dimasukkan ke dalam paket kebijakan revitalisasi hukum. Sebab pemilu menjadi ujung tanduk sebuah kepemimpinan suatu wilayah. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan kepemimpinan yang baik.

"Karena pemilu akan menentukan kualitas kepemimpinan. Reformasi pemerintahan dimulai ketika reformasi siapa memilih pemimpin yang tepat," ujar Donal.

Malahan Donal mengatakan, isu pungli sebenarnya tidak terlepas dari proses pemilihan kepala daerah.

"Karena pungli itu berasal dari kepala daerah atau pejabat daerah yang mencari uang untuk bisa membiayai pemerintah dan cost politiknya yang tinggi. Jadi tidak hanya bisa dibenahi dari sektor pungli saja, tetapi juga harus dimulai dari sektor pemilunya juga," terang Donal. (mdk/cob)