ICW desak partai politik pecat kader terindikasi korupsi

Merdeka.com - Koordinator divisi jaringan Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, menilai partai politik seharusnya bisa menunjukkan edukasi terhadap masyarakat jika ada kadernya terlibat dugaan tindak pidana korupsi. Langkah seharusnya diambil partai politik adalah segera memecat kader tersebut.

Akan tetapi selama ini, ujar Dahlan, partai politik justru terkesan mengambil langkah langkah perlindungan terhadap kader tersebut. Dalam indikasi korupsi seperti menyiapkan kuasa hukum.

"Ketika ada kader yang terkait dengan kasus korupsi, (Parpol) bukan kemudian menghukum kader (justru) menyiapkan pengacara melakukan pendampingan hukum yang luar biasa bahkan ada gerakan politik yang justru memproteksi ketika ada kader atau elit partai terlibat kasus korupsi," ujar Dahlan di kantornya ICW, Senin (15/5).

Dia menambahkan, dalam pandangan masyarakat Indonesia, pengguliran hak angket DPR kepada KPK sulit jika tidak dikaitkan kader atau para elit politik tertentu. "Hak angket DPR justru sulit jika tidak mengaitkan soal apa yang dilakukan adalah bagian proteksi terhadap sejumlah kader partai yang terkait kasus korupsi," terangnya.

Tidak hanya itu saja, partai politik juga seharusnya lebih mengambil langkah tanggap dalam penanganan kader terduga terlibat kasus korupsi sebelum mahkamah kehormatan dewan memutuskan persoalannya.

"Seharusnya partai komitmen dan konsisten pada gerakan kita agenda agenda anti korupsi berdiri pada posisi yang tegas jika ada kadar yang terkait kasus itu sudah harus dikeluarkan sebelum mahkamah kehormatan dewan memberikan fatwa terlebih dahulu misalnya kalau sudah ditemukan cukup bukti untuk menilai kader terkait kasus korupsi tadi atau mereka melakukan proses seleksi yang cukup ketat," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh juru bicara Febri Diansyah mengatakan seleksi kader partai politik seharusnya lebih diperketat lagi, termasuk perbaikan sistem internal partai. Alasannya agar tidak ada lagi kader partai yang belum teruji kemampuannya, namun menjabat di posisi posisi tertentu hanya karena memiliki sumber daya ekonomi lebih.

"Perang dari uang untuk membeli posisi posisi tertentu, dan itu harus diminimalisir," terang Febri. (mdk/ang)