Hutan di Kalteng digunduli, negara rugi ratusan juta dolar AS

Selasa, 16 Desember 2014 15:57 Reporter : Mohammad Yudha Prasetya
ilegal logging. merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Illegal logging menjadi masalah besar bagi Indonesia, termasuk penebangan hutan yang berlangsung di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kondisi lingkungan di sekitar wilayah tersebut kini mulai memprihatinkan, ditambah minimnya perhatian dari pemerintah.

Senior Juru Kampanye Hutan dari LSM Environmental Investigation Agency (EIA), Jago Wadley mengatakan, meminta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memberi perhatian serius. Termasuk memperbaiki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang belum berjalan dengan baik di lapangan.

"Sedikit sekali pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang mau patuh terhadap prosedur SVLK. Selebihnya sama sekali tidak mau diverifikasi, dan sedemikian bebasnya merampok seluruh potensi hutan dan memiskinkan warga di sekitar wilayah penebangan hutan," ujar Wadley dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Kelemahan sistem tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan kayu nakal, mulai dari melalaikan AMDAL hingga beroperasi di luar wilayah perizinan.

"Mereka kerap melalaikan AMDAL, beroperasi di luar wilayah yang diizinkan dan tidak sesuai prosedur, bahkan bergerak pada sektor lain di luar sektor perizinan tersebut," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Bina Pengelolaan dan Pengawasan Hasil Hutan dari Kementerian Perhutanan, Dwi Sudharto mengatakan, SVLK itu memang menjadi sistem terpadu dibentuk untuk mengatasi illegal logging ini.

Terkait sejauh efektivitas penerapannya yang bisa dilaksanakan di lapangan, Dwi juga mengakui bahwa sampai saat ini, masih berupaya massif dalam menegakkan aturan-aturan terkait prosedur SVLK tersebut.

"Kami duduk bertahun-tahun menyusun satu sistem untuk membuat aturan, agar bagaimana illegal logging ini bisa ditekan. Maka dengan terbentuknya sistem SVLK ini, kami mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk pihak-pihak di luar Indonesia yang mengapresiasi sistem SVLK ini" kata Dwi.

"Sistem ini masih terus berjalan, dan berhasil menekan kasus illegal logging di hutan-hutan Indonesia. Sampai saat ini, penegakan hukum di lapangan sudah semakin baik, dan akan terus kami tingkatkan", pungkasnya.

Diketahui, kasus illegal logging di Kalimantan Tengah, semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah perusahaan dengan pelanggaran izin di daerah tersebut, seperti PT Prasetya Mitra Muda dan PT Kahayan Agro Plantations, menjadi fokus utama dari investigasi yang dilakukan EIA bersama Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK).

Kedua lembaga yang konsen dalam masalah perhutanan itu, melalui investigasinya, berhasil menelusuri keserakahan kedua korporasi itu dan sejumlah perusahaan lainnya dalam menjarah semua potensi hutan Indonesia di kawasan Gunung Mas, Kalimantan Tengah tersebut.

Kerusakan hutan alam primer di kawasan Gunung Mas itu tercatat sekitar 17.500 hektar. Awal mula malapetaka lingkungan itu dimulai sejak 2010, saat Pemkab Gunung Mas yang dipimpin Hamid Bintih, menyerahkan izin konsesi Gunung Mas kepada pihak perusahaan CBID asal Malaysia, yang total kerugian negara mencapai USD 50 juta sampai USD 100 juta. [tyo]

Topik berita Terkait:
  1. Illegal Logging
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.