Honor Tak Kunjung Dibayar, Petugas KPPS Geruduk KPU Sleman

Senin, 22 April 2019 20:30 Reporter : Purnomo Edi
Honor Tak Kunjung Dibayar, Petugas KPPS Geruduk KPU Sleman KPPS Geruduk KPU Sleman. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Puluhan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggelar demonstrasi di depan Kantor KPU Sleman, Senin (22/4). Para petugas KPPS ini meminta kepada KPU agar segera membayar honor yang belum dibayarkan.

Para petugas KPPS yang bergabung ke Forum Peduli KPPS (FKKPPS) ini mengeluhkan kinerja yang telah dilakukan tak kunjung mendapatkan honor sesuai yang disepakati. Padahal penyelenggaraan Pemilu 2019 telah rampung digelar.

Honor KPPS yang belum dibayar ini memiliki rincian Ketua KPPS mendapatkan honor sebesar Rp 550 ribu, anggota KPPS sebesar Rp 500 ribu dan Linmas Rp 400 ribu.

Ketua FP KPPS Muh Yadidi mengatakan jika dari hasil pertemuan menghasilkan kesepakatan bersama dengan KPU Sleman. KPU Sleman, kata Yadidi, berjanji akan membayar honor petugas KPPS paling lambat pada 23 April pukul 24.00 WIB.

"Dalam surat perjanjian yang ditandatangani Sekretaris KPU Sleman itu honor paling lambat 23 April 2019 24.00 WIB sudah sampai di desa masing-masing. Kami akan kawal janji tersebut," ujar Yadidi, di Kantor KPU Sleman, Senin (22/4).

Yadidi mengaku para petugas KPPS merasa kecewa dengan KPU Sleman. Sebab, dari semua daerah yang menyelenggarakan Pemilu, hanya di Sleman saja yang petugas KPPS belum dibayar honornya.

"Pemilu tahun 2014 tidak ada masalah. Tahun 2019 ada masalah. Masalah honor ini cuma ada di Sleman. Di daerah lain Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo tidak ada masalah. Kenapa justru di Sleman ada masalah?" ungkap Yadidi.

Terpisah, Sekretaris KPU Sleman, Joko Marhaendarto yang menemui massa menjelaskan keterlambatan pembayaran honor petugas KPPS ini karena ada kendala teknis. Kendala teknis ini terkait komunikasi antara KPU, PPK, dan PPS

"Jadi ada kendala teknis. Tapi kendala teknis itu berawal pada kendala kebijakan. Jadi ini akan kami percantik yaitu komunikasi dalam hal ini antara KPU dan ad hoc dalam hal ini KPU, PPK, PPS. Ini komunikasinya barangkali perlu diperbaiki," urai Joko. [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini