Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hasto bantah ada penyerahan Rp 5 miliar di kantor DPP PDIP

Hasto bantah ada penyerahan Rp 5 miliar di kantor DPP PDIP PDIP ungkap daftar nama bakal caleg. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah kesaksian Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah dalam sidang suap Wali Kota Kendari Asrun di Pengadilan Tipikor, Rabu (5/9). Dia menuturkan tidak ada pemberian uang suap sebesar Rp 5 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang diantarkan ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

"Yang disampaikan di pengadilan saya nyatakan tidak benar," tegasnya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (7/9).

Kendati demikian, Hasto mengakui ada mekanisme partai menerima bantuan logistik kampanye dari pasangan calon. Dana tersebut, kata dia, bukan merupakan mahar politik. Itu disebut sebagai pemenangan gotong-royong.

"Memang dalam pilkada, PDIP partai gotong royong jadi sebagai partai gotong royong dalam peraturan partai kami diatur pemenangan dengan semangat gotong royong membuka bantuan anggota DPR RI, DPRD provinsi struktur partai anggota simpatisan termasuk pasangan calon," jelasnya.

Dia mencontohkan, seperti yang dilakukan Joko Widodo saat maju sebagai gubernur pada 2012 atau Pilpres 2014 lalu. Hasto mengatakan dana tersebut dibuka secara transparan kepada paslon.

"Tapi kemudian saat kami menerima dana gotong royong dari paslon penggunaannya dilaporkan ke pasangan calon. Dan itu dilakukan setelah rekomendasi kita keluarkan jadi ga ada mahar politik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah dihadirkan jaksa penuntut umum pada KPK sebagai saksi dalam sidang dugaan penerimaan suap oleh Asrun sebagai mantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra Wali Kota Kendari periode 2017-2022; dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Fatmawati. Dalam keterangannya, dia mengakui menyokong biaya pencalonan Asrun sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

Hasmun mengatakan sokongannya terhadap Asrun di antaranya membeli kaos kampanye dan biaya politik Asrun ke partai politik pengusungnya yakni PAN, PKS, PDIP, Hanura dan Gerindra. Hal itu dia realisasikan saat mengantar sejumlah uang Rp 5 miliar dalam bentuk dolar Amerika ke kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Tanpa menyebutkan waktu kedatangannya ke markas Banteng itu, dia mengatakan setibanya di kantor DPP PDIP sudah ada seorang pria mengonfirmasi kedatangannya dan mengantarnya ke lantai tiga. Sementara Hasmun ke atas, Fatmawati menunggu di mobil.

Tiba di lantai tiga, dia diajak ke dalam satu ruangan dan sudah ada seorang perempuan menunggu. Tanpa basa-basi, dia menyerahkan bungkusan berisikan dolar.

Setelah dihitung oleh si perempuan, bungkusan itu dibawa ke ruangan lain yang tersambung dengan ruangan tempat Hasmun dan si perempuan bertemu. Sepintas, kata Hasmun, ruangan itu terdapat brankas.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasto PDIP: Politik Uang Bagian dari Kejahatan Demokrasi

Hasto PDIP: Politik Uang Bagian dari Kejahatan Demokrasi

Hasto yakin Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memenangkan Pilpres 2024 meski dibayangi politik uang atau money politic paslon lain.

Baca Selengkapnya
Hasto dan Puan Bakal Hadiri Harlah PPP, Mardiono Belum Pastikan Kedatangan Jokowi

Hasto dan Puan Bakal Hadiri Harlah PPP, Mardiono Belum Pastikan Kedatangan Jokowi

Selain pengurus partai politik, PPP juga turut mengundang pasangan Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto Isyaratkan PDIP Siap jadi Oposisi: Tugas Patriotik Bela Rakyat

Hasto Kristiyanto Isyaratkan PDIP Siap jadi Oposisi: Tugas Patriotik Bela Rakyat

PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Hasto Kesal Bendera PDIP di Gunungkidul Dipaksa Diturunkan: Tapi PSI Diizinkan

Hasto Kesal Bendera PDIP di Gunungkidul Dipaksa Diturunkan: Tapi PSI Diizinkan

Namun partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu bisa memasang bertruk-truk bendera.

Baca Selengkapnya
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

Baca Selengkapnya
Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Hasbi Hasan Dituntut 13 Tahun 8 Bulan penjara dan Denda Rp1 Miliar

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Hasbi Hasan Dituntut 13 Tahun 8 Bulan penjara dan Denda Rp1 Miliar

Hasbi Hasan didakwa menerima suap untuk mengurus gugatan perkara kepailitan KSP tingkat kasasi.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya