Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hasil Riset LIPI: 9 Provinsi Tak Keberatan Perda Syariah Diterapkan

Hasil Riset LIPI: 9 Provinsi Tak Keberatan Perda Syariah Diterapkan Ilustrasi

Merdeka.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan hasil riset terkait intoleransi dan radikalisme, terdapat 42,5 persen menyetujui jika Perda Syariah diberlakukan 9 Provinsi di Indonesia.

Sembilan provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pertimbangan sembilan provinsi sebagai contoh karena daerah yang paling rawan terhadap potensi intoleransi dan radikalisme.

"Sudah ada hasilnya memang ada 42,5 persen tidak keberatan jika Perda Syariah diberlakukan di suatu wilayah, meskipun masyarakatnya menganut agama atau keyakinan yang beragam," kata Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik LIPI, Sri Yanuarti dalam Kampanye Publik Hasil Penelitian Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia, di Hotel Patra Jasa Semarang, Kamis (15/11).

Dia menyebut dari 1.800 responden dengan 200 responden tiap provinsi mayoritas tidak setuju jika Perda Syariah diberlakukan, meskipun masyarakatnya menganut agama atau keyakinan beragam.

"Mayoritas tidak setuju sebesar 43,6 persen. Ini memberi catatan umum bahwa keberagaman di Indonesia sedang terancam," ujarnya.

Keberagaman terancam, bukan berarti menggambarkan secara umum akan timbul intoleransi dan radikalisme yang saling mengalahkan antaragama, suku dan kepercayaan.

"Ada 62,6 persen responden yang tidak setuju saat klaim pemeluk agama selain agamanya adalah sesat, dan 54,4 persen responden tidak setuju akan penolakan pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan sekitarnya. Jadi masih ada rasa hormat-menghormati," katanya.

Dari hasil survei respoden di sembilan provinsi juga masih menjunjung bahwa Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat untuk negara Indonesia, sebesar 61 persen. Bahkan saat ditanya tentang pembubaran kegiatan agama lain, responden menjawab tidak setuju sebesar 78,9 persen.

"Faktor penyebabnya intoleransi dan radikalisme justru bermuara pada penggunaan media sosial yang memprovokasi perasaan terancam, ketidakpercayaan pada agama lain, fanatisme agama, dan sekularitas," jelasnya.

Dia mengakui, media sosial dinilai berdampak besar dalam menyemai bibit-bibit radikalisme dan intoleransi. Riset dilakukan selama satu tahun, dengan pengambilan dan pengolahan data di sembilan provinsi pada bulan Juli-September 2018. Menggunakan metode multistage random sampling.

"Maka, saya meminta penggunaan Undang-Undang di Sosmed, ITE harus bisa diterjemahkan dengan lebih baik oleh Kementerian Kominfo," katanya.

Pihaknya pun sedikit berlega, lantaran dari hasil survei menghasilkan pula respons terkait reaksi pertama saat membaca dan mendengar berita-berita terkait isu keagamaan tertentu yang cenderung menghasut.

"Responden 44,2 persen menjawab mengabaikan, 42,4 persen akan mencari tahu kebenaran informasi, membalas dengan komentar ada 1,2 persen dan yang marah sebesar 7,6 persen," terangnya.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan

BPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan

Dengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.

Baca Selengkapnya
Survei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi

Survei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi

Survei Indikator merilis Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung Capres-Cawapres pilihan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Forum Rektor Indonesia Serukan Pemilu Damai dan Hentikan Provokasi

Forum Rektor Indonesia Serukan Pemilu Damai dan Hentikan Provokasi

Mereka juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah Bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Masyarakat Diingatkan Perkuat Nilai Toleransi, Jangan Ributkan Perbedaan

Masyarakat Diingatkan Perkuat Nilai Toleransi, Jangan Ributkan Perbedaan

Perkuat juga solidaritas, empati, dan tolong-menolong antar-sesama tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan.

Baca Selengkapnya
Perempuan Harus Waspadai Doktrin Sesat Kelompok Radikal Intorelan

Perempuan Harus Waspadai Doktrin Sesat Kelompok Radikal Intorelan

Musdah menyayangkan jika masih banyak perempuan terjebak doktrin mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya atau menolak.

Baca Selengkapnya
Survei Pilpres Terbaru Indikator di Jatim: Prabowo-Gibran 56,2%, Ganjar-Mahfud 19,9%, Anies-Cak Imin 15,7%

Survei Pilpres Terbaru Indikator di Jatim: Prabowo-Gibran 56,2%, Ganjar-Mahfud 19,9%, Anies-Cak Imin 15,7%

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 56,2 persen di Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Survei LSI Terbaru Ungkap Penyebab Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Menurun

Survei LSI Terbaru Ungkap Penyebab Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Menurun

Kepuasan masyarakat itu turun apabila dibandingkan saat exit poll dilakukan LSI pada 14 Februari 2024 dengan 5 sampai 10 hari setelah Pemilu.

Baca Selengkapnya
Penjelasan BRIN Alasan Terjadinya Perbedaan Awal Puasa dan Persamaan Lebaran

Penjelasan BRIN Alasan Terjadinya Perbedaan Awal Puasa dan Persamaan Lebaran

kriteria hilal yang secara resmi diadopsi pemerintah Indonesia dan ormas-ormas Islam adalah tinggi minimal 3 derajat Celcius.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Jumlah Penerima Beasiswa LPDP Ditingkatkan Sampai 5 Kali Lipat

Jokowi Minta Jumlah Penerima Beasiswa LPDP Ditingkatkan Sampai 5 Kali Lipat

Jokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.

Baca Selengkapnya