Hamdan Zoelva sindir DPR yang tetap uji Komjen Budi Gunawan
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mempertanyakan langkah fit and proper test calon Kapolri yang tetap dijalankan Komisi III DPR untuk Budi Gunawan. Dia menilai integritas Budi sebagai pejabat sudah meragukan.
"Kalau saya, apa lagi yang mau di-fit and proper test," ujar Hamdan di gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1) usai menghadiri pengucapan sumpah Ketua MK Arief Hidayat dan Wakil Ketua MK Anwar Usman.
Hamdan menegaskan, posisi pejabat negara butuh legitimasi dari publik. Dengan ditetapkannya Budi sebagai tersangka oleh KPK, maka sudah seharusnya fit and proper test tersebut tidak dilaksanakan.
"Legitimasi publik itu menjadi sangat penting dalam jabatan-jabatan penting seperti Kapolri," ungkap dia.
Hamdan menilai, sudah selayaknya presiden menarik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dia meminta agar baik presiden maupun DPR untuk menyerahkan proses selanjutnya kepada KPK.
"Lalu kalau sudah jelas-jelas ketika seseorang dalam keadaan tersangka, ada posisi yang benar-benar sangat mempengaruhi integritas. Apapun faktor politik yang melatarbelakangi, tapi faktanya seperti itu," ungkap dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya