Hakim MK Ragukan Kuasa Hukum Gerindra Tak Ada Rekomendasi Pimpinan Partai

Jumat, 12 Juli 2019 16:56 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Hakim MK Ragukan Kuasa Hukum Gerindra Tak Ada Rekomendasi Pimpinan Partai Gedung Mahkamah Konstitusi. ©2018 Liputan6.com/Immanuel Antonius

Merdeka.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat meragukan tanda tangan kuasa hukum Partai Gerindra, Ali Lubis dalam sidang gugatan hasil pileg DPR RI untuk wilayah Bangka Belitung. Arief mempertanyakan keaslian tanda tangan Ali di dalam surat kuasa yang diterima hakim. Dia pun bertanya apakah Ali benar diutus oleh Gerindra sebagai pengacara.

"Sebelumnya bro, saudara ada rekomendasi dari pimpinan partai?" kata Arief dalam sidang PHPU Pileg di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

Kemudian, Ali langsung menjawab bahwa dia mengantongi rekomendasi dari Gerindra sebagai kuasa hukum. Tetapi, Arief kembali menimpali jawaban Ali dan masih meragukan keaslian tanda tangan.

"Ini ya, ini bukan tanda tangan basah, tetapi kayaknya difotokopi, ditempelkan ini. Yang asli mana ini? Ini kelihatan sekali tanda tangannya tempelan ini, tetapi yang bisa untuk menentukan itu memang Ditreskrim," ucap Arief.

"Saya khawatir bahwa sebetulnya tidak ada rekomendasi dari pimpinan partai. Konflik internal antar partai itu harus direstui dari pimpinan partai," tambahnya.

Ali pun meluruskan bahwa dirinya mengajukan gugatan antar partai dan bukan perorangan. Tetapi, dia membenarkan bila berkas tanda tangan yang dipersoalkan hakim adalah fotocopy.

"Yang asli kebetulan tidak saya bawa, ini fotocopy. Yang asli kalau diperlukan nanti akan kita bawa," kata Ali.

Dalam permohonannya, Gerindra menggugat hasil pileg di Bangka Belitung yang dianggap merugikan Gerindra. Mereka merasa hasil yang ditetapkan KPU berbeda dengan form C1 yang jadi acuan Gerindra.

"Bahwa perbedaan perolehan suara antara yang data C1 yang dimiliki oleh pemohon dan hasil rekapitulasi dari termohon terjadi di setiap wilayah daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut jelas telah merugikan pemohon dan caleg lainnya serta partai politik karena terdapat selisih yang cukup banyak yaitu sebesar 8.397 suara," ucap Ali.

Menurut Ali, harusnya Gerindra mendapatkan suara 83.550 suara. Sedangkan pleno KPU memutuskan Gerindra mendapatkan 75.153 suara.
Dalam petitumnya, Gerindra meminta putusan KPU terkait hasil pemilu di Bangka Belitung dibatalkan dan meminta pemungutan suara ulang di wilayah itu.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk malakukan pemungutan suara ulang atau setidak-tidaknya melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka C1 Plano sepanjang daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung untuk pengisian keanggotaan DPR RI," tandas Ali. [eko]

Topik berita Terkait:
  1. Mahkamah Konstitusi
  2. Gerindra
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini