Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hakim MK Diharapkan Beri Putusan Adil Sesuai Fakta Sidang Sengketa Pilpres

Hakim MK Diharapkan Beri Putusan Adil Sesuai Fakta Sidang Sengketa Pilpres KPU Tunjukan Amplop ke Tim Kuasa Hukum 02. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pemeriksaan sengketa hasil Pilres 2019 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno pada 14 Juni 2019 hingga Kamis (23/6).

Hakim MK diharapkan memberi keputusan semua perkara berdasarkan fakta persidangan didukung dengan bukti-bukti otentik yang dihadirkan dari para saksi untuk mendukung dalil gugatan.

"Mari kita semua percayakan kepada hakim, karena ia pasti akan memutuskan secara adil sesuai dengan fakta persidangan, bukti-bukti otentik yang dihadirkan para saksi saat sidang berlangsung," kata Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam dalam keterangannya di Jakarta (24/6).

Lihat juga berita tentang Pilpres 2024 di Liputan6.com

Menurut Anam, jika melihat fakta persidangan yang disampaikan tim 02 Prabowo-Sandiaga Uno lemah dalam persidangan PHPU di MK. Seperti keterlibatan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain yang menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, serta tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019 yang selama ini dituduhkan tidak terbukti saat persidangan berlangsung.

"Saksi dan ahli dari kubu 02 tidak bisa membuktikan di depan hakim akan tuduhan-tuduhan yang selama ini dituduhkan, sehingga ini semakin memperkuat bahwa argumentasi mereka sangat lemah," ujar dia.

Anam juga menuturkan jangan sampai bawa sentimen agama untuk melampiaskan kekecewaan terlebih dalam menyikapi putusan MK, karena hal ini bisa menimbulkan benturan di masyarakat dan perpecahan yang semakin jelas adanya.

"Jangan adu domba masyarakat kita dengan sentimen-sentimen keagamaan, karena sangat riskan terjadi benturan di tengah masyarakat kita, yang bisa berdampak perpecahan," ujar Anam.

Sementara Sekjend Aliansi Mahasiswa dan Milenial Peduli Indonesia (AMMI) Nurkhasanah menyampaikan agar masyarakat tetap bersikap tenang jangan mau di provokasi untuk turun kejalan dengan melakukan aksi-aksi yang tidak sedikit telah dimanfaatkan oleh elit politik karena hasrat kekuasaan.

"Kita Jangan mau diprovokasi ya agar turun ke jalan, karena kebawa arus akan menjadi peluang elit politik untuk memanfaatkan kita," kata Nurkhasanah

Sebelumnya, Capres 02 Prabowo Subianto kembali menegaskan dan meminta agar pendukungnya tidak perlu menggelar aksi di MK dan sekitarnya, namun tidak ditati oleh PA 212 dengan akan melakukan aksi mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 28 Juni, saat pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019.

Menyikapi hal ini, Nurkhasanah berpendapat bahwa yang dilakukan oleh PA 212 dan kelompok-kelompok yang masih turun ke jalan sebagai pembangkangan kepada sang pemimpin (Prabowo) dengan selalu menjual agama sebagai dagangan utama.

"Jelas sekali ya, yang dilakukan oleh PA 212 dan lainnya ini sebuah pembangkangan terhadap orang yang ia anggap sebagai pemimpin, malah sekarang dikhianati," ujar dia.

Nurkhasanah mengingatkan tentang pentinganya menjaga persatuan dan kesatuan, serta jangan sampai ada upaya mendelegitimasi MK sebagai lembaga pengadil terakhir dan bersifat inkrah seperti yang telah terjadi kepada KPU walaupun tidak berhasil.

"Persatuan adalah kunci utama untuk membangun suatu bangsa, jangan sampai kita dicerai-berai, dan jangan sampai pula melakukan upaya-upaya mendelegitismasi MK sebagaimana telah dilakukan pada KPU," pungkas Nurkhasanah.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

Baca Selengkapnya
Ditanya soal Sikap PPP Terkait Hak Angket Pemilu, Sandiaga Serahkan ke Mardiono

Ditanya soal Sikap PPP Terkait Hak Angket Pemilu, Sandiaga Serahkan ke Mardiono

Sandiaga enggan berkomentar banyak soal hak angket Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM

Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM

Politikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya
Jawaban Tegas TKN Soal Prabowo Didesak Mundur dari Menhan

Jawaban Tegas TKN Soal Prabowo Didesak Mundur dari Menhan

TKN menilai Prabowo tidak harus mundur sebagai Menhan mengikuti jejak Mahfud MD yang mundur dari Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning

Hakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning

"Partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nanti bisa direspons," kata Hakim MK.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah

Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah

Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya