Gubernur jadi timses dinilai rawan penyalahgunaan fasilitas
Merdeka.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menyoroti para kepala daerah, yang kini menjadi anggota tim pemenangan peserta Pilpres 2014.
Eva menilai, apabila para kepala daerah tersebut menjadi anggota tim pemenangan pasangan capres dan cawapres, mereka harus mengajukan cuti agar tidak mengganggu tugas.
Meski mengajukan cuti, Eva menilai jabatan kepala daerah masih rawan penggunaan fasilitas-fasilitas negara. Fasilitas-fasilitas ini akan mempengaruhi dukungan pasangan capres-cawapres yang diusung.
"Kalau dia jadi timses, dia harus cuti dong. Cuti pun dia masih rawan dengan penggunaan-penggunaan fasilitas negara untuk membantu tim yang akan dimenangkan tersebut. Jadi harus cuti semua itu 28 provinsi, gubernur yang sudah bersedia untuk jadi timses," papar Eva di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (3/6).
Eva juga menyoroti potensi terganggunya mekanisme pelayanan kepada masyarakat apabila gubernur cuti untuk kampanye.
"Tapi pelayanan umum menjadi terbengkalai kalau sekian banyak yang terlibat dalam timses," tutur Eva.
Beberapa anggota partai yang menjabat sebagai kepala daerah dan menjadi timses salah satu pasangan capres dan cawapres antara lain Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaGanjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTemuan ini berangkat dari laporan adanya pengerjaan yang asal asalan.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca SelengkapnyaArief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaMayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGuna memastikan keinginannya itu, Dico mulai mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jateng.
Baca Selengkapnya