Gubernur Ansar Serahkan 2.000 Bendera Merah Putih di Karimun
Merdeka.com - Sebagai bentuk komitmen Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dalam mendukung Gerakan 'Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih' yang digagas Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Ansar menyerahkan bendera tersebut saat Kunkernya ke Karimun.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ansar juga menyerahkan Bendera Merah Putih secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima. Penyerahan dilakukan di sela-sela pelepasan peserta Jelajah Wisata Karimun di Panggung Putri Kemuning Coastal Area, Karimun, Minggu, (14/08).
Total sebanyak 2.000 bendera yang diserahkan Pemprov Kepri di Kabupaten Karimun. Gerakan Pembagian 10 Juta. Bendera Merah Putih ini, sesuai Surat yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia oleh Mendagri merupakan kegiatan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan.
Gubernur Ansar Serahkan 2.000 Bendera Merah Putih di Karimun©2022 Merdeka.comRepublik Indonesia Tahun 2022, oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Gubernur Ansar melalui Sekdaprov Kepri Adi Prihantara sebelumnya juga telah menyurati seluruh OPD di Lingkungan Provinsi Kepri untuk berpartisipasi mengumpulkan dan menyediakan Bendera Merah Putih dengan ukuran tertentu dan dikumpulkan kepada Bakesbangpol Provinsi Kepri.
Di Karimun, Gubernur Ansar mengatakan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Kepri merupakan upaya pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran bela negara, rasa cinta tanah air dan meningkatkan nasionalisme pada masyarakat.
Gubernur Ansar Serahkan 2.000 Bendera Merah Putih di Karimun©2022 Merdeka.com"Dengan pemikiran bahwa Bendera Merah Putih merupakan identitas, simbol, dan alat pemersatu masyarakat Indonesia, yang selama bulan kemerdekaan akan berkibar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan adanya pembagian bendera ini diharapkan masyarakat dapat mengibarkan Bendera Merah Putih di kediamannya masing-masing selama bulan kemerdekaan ini," ucapnya.
Selanjutnya Gubernur Ansar direncanakan akan membagikan Bendera Merah Putih di Kabupaten Kota lain di Kepri dalam kegiatan yang sama dimulai dari Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan pada pekan depan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja
Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca SelengkapnyaBertemu Petani Tebu di Nganjuk, Ganjar Dicurhati soal Impor Gula
Ganjar menerima keluhan para petani tebu di Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk,
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79
Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaFOTO: Harga Beras Mulai Turun di Tengah Bulog Gencar Gelar Operasi Pasar di Bogor
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut bahwa harga beras di pasaran mulai turun.
Baca SelengkapnyaBintang di Pundak Bertambah, Ini Jabatan Mentereng Jenderal Lulusan Terbaik Angkatan Kasad Maruli
Jenderal lulusan terbaik rekan seangkatan Kasad Maruli kini tambah bintang di pundak. Simak informasinya.
Baca SelengkapnyaBansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca Selengkapnya