Merdeka.com - Analis Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris memandang Golput (Golongan Putih) tak punya hak memprotes kebijakan calon yang terpilih setelah Pemilu. Hal itu karena Golput tak menggunakan hak suaranya untuk menentukan nasib bangsa.

Hal itu dikatakan Syamsuddin dalam dalam diskusi bertajuk 'Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Partisipasi Pemilu' di Hotel Mercure, Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

"Teman-teman yang Golput, sebetulnya tidak memiliki hak untuk menggugat atau ikut serta ambil bagian dalam kehidupan politik 5 tahun setelah Pemilu. Jadi tidak punya hak tidak punya hak menuntut kenapa begini, kenapa begitu? Sebab dia tidak ambil bagian di dalamnya," tuturnya.

Menurutnya, mengkritisi hal tersebut penting. Dia tak ingin para Golput di tengah jalan tiba-tiba menuntut kebijakan publik yang tak adil.

"Kenapa pembangunan ekonomi melenceng? nggak punya hak untuk itu sebab dia tidak ikut memutuskan. Siapa yang memperoleh mandat atau mewakilinya dalam 5 tahun berikutnya," ucapnya.

Bagi Syamsuddin, tak ada argumen atau alasan cukup rasional untuk Golput dalam konteks demokrasi. Dia bercerita, bahwa Golput muncul pada tahun 1970 untuk menyongsong Pemilu 1971. Golput, kata dia, bertujuan untuk menolak kebijakan rezim otoriter Presiden RI ke-2 Soeharto yang memobilisasi, mengintimidasi, dan cenderung menutup peluang munculnya kekuatan oposisi.

"Pertanyaannya apakah kehidupan politik kita saat ini menutup peluang bagi oposisi? Menutup peluang bagi perbedaan? Apakah ada intimidasi mobilisasi dalam memilih? Saya bisa katakan tidak ada, sehingga tidak ada alasan yang cukup untuk Golput," paparnya.

"Apalagi misalnya kekecewaan pada calon presiden itu juga walaupun sah tidak masuk akal. Si A tidak bagus, si B katakanlah masa tidak bagus juga. Mestinya salah satunya ada yang lebih bagus walaupun keduanya tidak bagus. Jadi ada peluang untuk ikut ambil bagian supaya kita punya hak menggugat nanti ketika pemerintah 5 tahun berlangsung," sambungnya.

Menurutnya, sikap Golput tidak memiliki perspektif yang jelas lantaran tak mempunyai tujuan kedepan. Hak politik Golput, kata dia, juga berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab jika tak menggunakan suaranya.

"Setelah golput lalu apa? Ini penting supaya apa? Supaya setiap pilihan politik kita itu ada targetnya, ada tujuannya," ujar Syamsuddin.