Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar kubu Ical: KMP tak tolak Komjen Badrodin Haiti jadi Kapolri

Golkar kubu Ical: KMP tak tolak Komjen Badrodin Haiti jadi Kapolri Badrodin Haiti rapat bersama mantan-mantan Kapolri. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, MS Hidayat mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak menolak Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Namun, menurutnya, KMP menginginkan penjelasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan.

"Pak Badrodin pada prinsipnya tidak ditolak (oleh KMP)," kata MS Hidayat seusai mengikuti pertemuan petinggi partai-partai KMP di Gedung Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (3/4) malam.

Hidayat mengatakan dalam pertemuan rutin petinggi partai KMP itu dibahas mengenai rencana rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Joko Widodo yang salah satunya akan membicarakan soal pelantikan Kapolri.

"Tadi dibicarakan, bahwa pimpinan DPR akan mendengarkan penjelasan presiden. Presiden meminta pertemuannya santai," kata MS Hidayat.

"Kita ingin meminta pandangan Presiden, kemarin 'kan tidak jadi melantik pak Budi Gunawan," jelas dia seperti dilansir Antara.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sosok Pensiunan Jenderal Polisi Bergelar Profesor Berkali-kali Dipercaya Jokowi, Terbaru Dipilih untuk Duduki Posisi Penting

Sosok Pensiunan Jenderal Polisi Bergelar Profesor Berkali-kali Dipercaya Jokowi, Terbaru Dipilih untuk Duduki Posisi Penting

Pada tahun 2016 lalu, Jokowi memilih Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.

Baca Selengkapnya
Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan, Gus Imin: Keberhasilan Dijaga, Kegagalan Dirombak

Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan, Gus Imin: Keberhasilan Dijaga, Kegagalan Dirombak

Sebelumnya Kapolri mengatakan kriteria pemimpin selanjutnya harus mampu meneruskan estafet kepemimpinan Jokowi

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP

Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP

Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Petani di Grobogan: Pilpres Lalu Kami Pilih Jokowi, Kini Giliran Dukung Ganjar-Mahfud

Petani di Grobogan: Pilpres Lalu Kami Pilih Jokowi, Kini Giliran Dukung Ganjar-Mahfud

Iwan berujar pasangan Capres nomor urut 3 itu diyakini bisa membawa aspirasi para petani kala memimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Bocoran KPK soal Sosok Pengganti Firli Bahuri usai Diberhentikan Jokowi

Bocoran KPK soal Sosok Pengganti Firli Bahuri usai Diberhentikan Jokowi

Jokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.

Baca Selengkapnya