Getirnya Hidup Azwar, Dijanjikan jadi Penyanyi di Malaysia Ternyata 'Dijual' ke Kamboja dan Meregang Nyawa

Mimpi Azwar tak muluk-muluk. Hanya ingin memperbaiki kehidupannya dengan mencari pekerjaan ke luar negeri.

Sebagai pemuda desa Bunut, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Azwar berharap bisa menjadi seorang yang sukses. Tetapi apalah daya, pria 32 tahun itu malah meregang nyawa.

Cerita ini bermula ketika Azwar menjadi korban penipuan agen keberangkatan kerja ke Kamboja. Semula, dia dijanjikan bekerja sebagai penyanyi di Malaysia. Namun yang terjadi dia menjadi korban perdagangan orang. Selama dua bulan terakhir, dia dijual ke Kamboja dan dipaksa bekerja di perusahaan scammer.

Menurut informasi yang dihimpun oleh Liputan6.com pada Kamis (26/6), Azwar diberangkatkan oleh seorang pria asal Medan pada bulan April 2025, dan dijanjikan mendapatkan upah sebesar 800 Dollar atau setara dengan Rp13 juta untuk pekerjaan menyanyinya di Malaysia. Tetapi dalam perjalananya, dia malah dibawa ke Kamboja.

"Kali ini dia ikut agen dari Medan, inisialnya A, langsung dibawa ke Kamboja," ungkap Rizal.

Dipalak Uang Agar Dipulangnya, Ternyata Hilang Kontak

Setelah tiba di Kamboja, Azwar terkejut dan sampai mengalami sakit. "Dia shock, sakit, tidak memenuhi target. Lalu diperjualbelikan ke perusahaan lain," ujarnya. Rizal juga menambahkan bahwa Azwar pernah meminta bantuan uang kepada keluarganya sebesar Rp40 juta untuk tebusan agar bisa pulang ke Indonesia.

Uang tersebut dikirimkan oleh adiknya sebesar Rp15 juta sebagai uang muka. Namun, setelah transfer dilakukan, Azwar tidak bisa dihubungi dan keluarganya tidak mengetahui kabarnya.

Sampai kemudian, beberapa hari sebelum Idul Adha 2025, keluarga menerima kabar duka yang mengejutkan. Mereka diberitahu Azwar telah meninggal dunia dengan alasan yang tidak logis, yaitu dilaporkan lompat dari lantai tiga gedung.

"Tapi, sampai saat ini kami belum tahu bagaimana kondisi jasad anak kami. Sebelumnya kami sempat mau minta tolong ke salah satu TikToker, tapi dia bilang takut nanti disetrum sama bosnya," ungkap Rizal.

Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja juga telah diberitahu mengenai kematian Azwar, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan kasus ini.

"Si Azwar ini berangkat beda jurusan, makanya ilegal. Pemulangan jenazahnya sulit kata pihak KBRI. Kalau mau mulangkan sendiri, biaya Rp160 juta."

Keluarga berharap Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat membantu memulangkan jasad Azwar ke kampung halamannya.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam wawancaranya dengan tim Regional Liputan6.com pada Kamis (26/6) menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya Azwar. Dia berharap ada perhatian negara yang seharusnya menghormati, melindungi, serta memenuhi hak hidup setiap individu. Hak ini merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM.

"Komnas HAM mendorong agar pemenuhan hak-hak yang bersangkutan dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemulangan jenazah, maupun mengidentifikasi penyebab kematian yang bersangkutan," ujarnya.

Anis juga menegaskan pentingnya semua pihak, terutama pemerintah, untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menangani masalah penipuan online, mengingat banyak WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Tidak hanya menghadapi eksploitasi di tempat kerja, tetapi juga banyak WNI yang kehilangan nyawa akibat kondisi kerja yang tidak layak," tambahnya.

Anis menyatakan, konstitusi jelas menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya tindakan serius dari pemerintah, terutama karena sudah ada Satgas yang menangani masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat nasional yang dipimpin oleh kepolisian RI.

"Saya kira pemerintah harus ambil langkah serius. Komnas HAM sendiri menaruh perhatian yang serius terkait kasus online scam, di mana banyak sekali WNI yang jadi korban," ungkapnya.

Biaya Pemulangan Jenazah Sangat Tinggi

Mengenai pemulangan jenazah Azwar yang terhambat oleh biaya tinggi, Anis menjelaskan bahwa dalam instrumen HAM, khususnya konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan menjadi bagian dari UU No. 6 Tahun 2012, dinyatakan bahwa pekerja migran, baik yang berdokumen maupun tidak, berhak mendapatkan perlindungan yang setara dari negara.

"Artinya, ketika ada pekerja migran kita yang meninggal di luar negeri, baik berdokumen atau tidak, mereka memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan, termasuk hak pemulangan jenazah. Tidak ada pembedaan terkait hal ini dalam kewajiban negara. Ini seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah dalam menangani kasus pekerja migran yang meninggal di luar negeri," pungkasnya.