Geruduk DPRD, PMII Kota Malang Tolak Revisi UU yang Melemahkan KPK

Jumat, 13 September 2019 18:39 Reporter : Darmadi Sasongko
Geruduk DPRD, PMII Kota Malang Tolak Revisi UU yang Melemahkan KPK Demo PMII Malang tolak Revisi UU KPK. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Kelompok massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Malang menyampaikan penolakan Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi. Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi di depan pintu selatan Gedung DPRD Kota Malang.

Massa menggelar orasi dan membaca puisi dari atas mobil secara bergantian. Mereka membentangkan aneka poster dan spanduk di antaranya bertuliskan Menolak RUU No 30 Tahun 2002 Rakyat For KPK, KPK dalam Cengkeraman DPR dan Pemerintah, Save KPK, Darurat! KPK Diperlemah dan lain-lain.

Ketua Umum PMII Kota Malang, Sena Kogam menyatakan, aksinya sebagai penolakan terhadap revisi undang-undang KPK yang di baliknya berniat melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Posisi KPK saat ini berada di ujung tanduk atas ancaman Revisi UU tersebut.

"Padahal KPK ini satu-satunya lembaga independen yang dipercaya masyarakat dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.

Draf revisi undang-undang KPK setidaknya mengandung sembilan persoalan yang beresiko melumpuhkan kerja KPK.

Sembilan persoalan tersebut di antaranya independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, serta penuntutan perkara harus koordinasi Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

DPR memiliki hak inisiatif, tetapi tidak justru menggunakan wewenang itu untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK. Pemberantasan korupsi seharusnya diperkuat, agar kinerja pencegahan dan penindakan efektif dan berdampak.

"Kami menuntut agar pasal dalam RUU yang berpotensi melemahkan KPK dihapus dan meminta Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji kampanyenya dalam memperkuat KPK. Serta meminta DPRD Kota Malang untuk menandatangani paksa integritas penolakan pasal-pasal dalam RUU tersebut," ungkapnya.

Aksi mendapatkan pengawalan ketat dari pihak keamanan. Sempat terjadi aksi saling dorong, sebelum kemudian berhasil didinginkan. Massa ditemui oleh Ketua DPRD sementara, I Made Rian Diana Kartika yang membubuhkan tanda tangan memenuhi tuntutan demonstran. [bal]

Topik berita Terkait:
  1. Revisi UU KPK
  2. KPK
  3. Demo
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini