Gara-gara di-PHK, ratusan buruh kebun sawit nginap di DPRD Sultra

Merdeka.com - Ratusan buruh yang terkena PHK PT Damai Jaya Lestari di Kabupaten Konawe Utara, berbondong-bondong menginap di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin (12/10) malam.

Aksi tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan terhadap manajemen perusahaan terkait nasib mereka.

"Sejak Senin (12/10) malam ratusan korban PHK yang seluruhnya berasal dari Nusa Tenggara Timur sudah pindah menginap di gedung DPRD Sultra," kata Kepala Dinas Sosial Sultra, Iskandar, di Kendari, Selasa (13/10), dilansir Antara.

Sebelumnya mereka menginap di aula kantor Dinsos selama sepekan. Para korban PHK pindah menginap ke gedung DPRD sampai masalah mereka dengan PT DJL dituntaskan.

"Siang ini kami akan rapat lagi di DPRD Sultra, membahas penyelesaian dan penanganan para korban PHK itu," katanya.

Ratusan korban PHK PT DJL tersebut menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit dijemput langsung oleh pihak perusahaan setelah berkoordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT.

Saat akan diberangkatkan dari NTT menuju lokasi perkebunan PT DJL di Konawe Utara pada 2009, disepakati bahwa perusahaan akan memberikan upah kerja sebesar Rp 60 ribu per hari dengan waktu kerja delapan jam per hari.

"Di tahun pertama kami bekerja, perusahaan masih memberikan upah sesuai kesepakatan saat di NTT, Rp 60.000 per hari. Namun uang lembur sebesar Rp 7.000 per jam yang dijanjikan tidak dibayarkan," kata korban PHK Hermianus (48).

Menurut dia, pada 2010, perusahaan mulai mengurangi hari kerja dari 30 hari dalam sebulan menjadi hanya 24 hari dengan upah tetap dibayar Rp 60.000 per hari dan jam lembur tidak dibayar.

Pada 2011 hari kerja dalam sebulan dikurangi lagi menjadi tersisa tinggal 13 hari. "Dengan masa kerja 13 hari, jelas kami tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena pendapatan bekerja sebagai buruh tinggal Rp 780.000 per bulan," katanya.