Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mencabut statusnya sebagai pihak terkait dalam sidang uji materi Undang-undang (UU) Pilkada Nomor 10 tahun 2016 Pasal 70 (3) tentang cuti Pilkada. Alasannya karena Yuzril gagal maju jadi pasangan calon gubernur DKI Jakarta.‎

"Saya kan sudah tidak lagi menjadi pasangan calon Gubernur, sehingga saya tidak lagi sesuai untuk menjadi pihak terkait," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (26/9).

Pencabutan status Yusril sebagai pihak terkait terlihat dari ketidakhadirannya dalam ruang sidang. Meski sempat mendatangi gedung MK, Yusril memilih meninggalkan ruang sidang.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan sidang akan terus dilanjutkan meski Yusril mengundurkan diri.

‎"Pak Yusril menarik keinginannya menjadi pihak terkait," ucap Hakim Arief dalam persidangan.

‎

Diketahui, Ahok mengajukan permohonan uji materi Pasal ‎Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Di mana selama masa kampanye calon petahana harus memenuhi ketentuan seperti menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.‎

‎‎

Mengetahui gugatan itu, Yusril lantas mengajukan diri sebagai pihak terkait. Menurutnya dia gugatan Ahok bisa merugikan pihak lain dengan dalih calon petahana diuntungkan dalam Pilkada jika tidak cuti. ‎Bukan tanpa alasan dia mengajukan diri, saat itu ‎Yusril memiliki keinginan maju sebagai calon Gubernur.