Fraksi PKS Tolak Usulan Pembentukan Pansus Banjir Jakarta

Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta akhirnya menyatakan sikapnya mengenai wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) banjir. Sikap PKS yakni menolak Pansus tersebut.

Politisi PKS DPD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan latar belakang pihaknya menolak Pansus Banjir yakni kekhawatiran bahwa pembentukan pansus tersebut bermuatan politik.

"Kita enggak dukung. Karena itu nanti menurut saya, lebih dominan ke masalah politisnya nanti," kata dia, saat dihubungi, Rabu (15/1).

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, pihaknya lebih mendukung langkah pengentasan masalah banjir di Jakarta. Mencari solusi banjir ini tak harus melalui Pansus.

"Kita dukung penyelesaian banjir. (Melibatkan) para ahli, masyarakat, terlibat langsung. Saya lihat di masyarakat, kepeduliannya luar biasa," ujar dia.

Dia pun menilai penanganan banjir yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah cukup baik. Meski diakui terdapat sejumlah catatan.

"Penanganan cukup baik meski ada evaluasi. Misalnya pascabanjir dalam sekian waktu segera selesai. Bisa dipercepat lagi. Berarti harus menambah pasukan, banyak melibatkan masyarakat. Menambah alat-alat," tandasnya.

DPRD DKI Jakarta berencana membentuk Pansus menyikapi banjir merendam wilayah Jakarta sepanjang tahun baru 1 Januari lalu. Ketua Fraksi Golkar DPRD, Basri Baco, mengatakan wacana Pansus setelah anggota DPRD melihat langsung ke lokasi banjir dengan dampak cukup parah.

Basri mengatakan, dari sembilan fraksi yang ada di DPRD, sudah enam fraksi menyatakan setuju pembentukan Pansus.

"PAN, NasDem, Golkar, PSI, PDIP dan Demokrat. PKB, PKS dan Gerindra, menyusul," ujar Basri, Rabu (8/1).

Basri juga sempat meninjau ke lokasi. Dia mempertanyakan kewenangan perangkat kerja daerah mengatasi banjir. Sebab selama ini, menurut Basri, Anies dianggap bergeming menyikapi banjir.

Ia membandingkan Anies dengan Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Basri menilai Ahok lebih cepat menanggulangi banjir, bahkan jauh sebelum musim hujan, sudah ada antisipasi banjir.

Berbeda dengan Anies, yang menurut Basri tidak ada persiapan soal banjir. "Zaman Ahok dua bulan sebelum banjir sudah mulai menggaruk waduk, sekarang tidak ada. Pompa mati di mana-mana," katanya.

Rencana pembentukan pansus ini, katanya, hak dewan. Ia meminta tidak ada spekulasi apapun mengenai wacana pembentukan Pansus banjir.

"Kami bantu. Pansus hak dewan, kami akan ajukan ke pimpinan. Kalau pansus ada maka akan mengikat. Kami panggil ahli, petugas pompa, kota mana yang tangani banjir bagus," ujarnya.