Forum Pembaharuan Desa sebut rebutan UU Desa sangat politis

Merdeka.com - Forum Pembaharuan Desa (FPD) Nasional, menyebut perebutan kewenangan menjalankan UU Desa antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi penuh unsur politis.

Penyebabnya, menurut mereka dana yang akan dikucurkan untuk pengelolaan dan pemberdayaan desa bernilai miliaran rupiah. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Forum Pembaharuan Desa (FPD) Nasional, Agus Tri Raharjo, Kamis (8/1).

"Ini jadi rebutan dua kementerian, karena anggarannya cukup besar. Menteri Dalam Negeri pasti punya kepentingan politik jangka panjang untuk partainya. Kementerian Desa juga punya hak, karena presiden sudah membentuk kementerian baru ini untuk kemajuan dan perkembangan desa," ujarnya.

Agus menegaskan, FPD yang selama ini aktif mengawal lahirnya UU Desa lebih memilih Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menjalankan UU Desa. Ia menyarankan agar Kemendagri mengurusi setingkat kecamatan ke atas.

"Pasal 18 UUD 1945 juga mengakui adanya hak recognisi desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten, namun tidak di bawah pemerintah kabupaten. Dan kabupaten fungsinya hanya sebagai fasilitator, pembinaan dan pengawasan," ujarnya.