Fokus pembangunan infrastruktur, usulan pemekaran 314 wilayah ditunda
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan, saat ini ada 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten yang masuk ke Kemendagri. Dari jumlah tersebut hingga saat ini belum ada satupun yang disetujui pemekarannya oleh Presiden Jokowi.
Mendagri menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak keberatan dengan adanya pemekaran daerah. Tetapi, kata Mendagri, Presiden Jokowi meminta agar untuk sementara waktu pemekaran ditunda dulu karena sedang fokus pada program pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial.
"Pemekaran itu hak konstitusional daerah. Arahan Presiden, sepanjang pemekaran bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan, oke. Tapi dengan program infrastruktur, ekonomi dan sosial yang sedang dikerjakan Presiden, pemekaran ditunda dulu," ujar Mendagri usai membuka acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Yogyakarta, Selasa (13/3).
Tjahjo menjabarkan bahwa dibutuhkan biaya yang tak sedikit untuk melakukan pemekaran satu daerah. Satu daerah, bisa menghabiskan anggaran lebih dari Rp 100 miliar per tahunnya untuk bisa memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dari 314 usulan pemekaran di antaranya pembentukan Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, Provinsi Nias dan Provinsi Tapanuli Selatan.
Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kata Tjahjo, belum ada satupun usulan pemekaran daerah yang disetujui. Kemungkinan hingga akhir 2019 tidak akan ada pemekaran daerah.
"Saya sudah beri penjelasan ke DPD dan DPR alasan penundaan pemekaran ini. Intinya kita tidak melarang hak konstitusional daerah. Tapi kasih kesempatan kepada Presiden selama lima tahun ini agar fokus pada pembangunan infrastruktur," pungkas Tjahjo.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaKunjungan ini untuk melihat sejumlah proyek infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di Sulawesi Tengah, Presiden Jokowi akan meresmikan sejumlah infrastruktur
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya