Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung usulan untuk membekukan anggaran Polri dan KPK jika tidak mau menghadirkan Miryam S Haryani ke rapat pansus angket KPK. Menurutnya, masalah ini menyangkut kedisiplinan pejabat negara terhadap pengawasan DPR.

Fahri menyebut, pejabat negara tidak boleh berusaha melawan atau menentang angket yang dijalankan Pansus DPR. Sebab, angket yang dijalankan Pansus merupakan hak investigasi tertinggi yang dimiliki DPR.

"Karena itu sebetulnya tingkat ketaatan aparatur negara harus lebih tinggi dari sekadar penyelidikan yang hanya ditetapkan melalui UU. Tak boleh ada pejabat negara yang kelihatan resisten dengan angket, ingin menantang angket dan sebagainya, enggak boleh itu," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6).

Fahri mengingatkan, anggaran untuk Polri dan KPK tidak sah digunakan apabila tanpa persetujuan dan legitimasi dari DPR. Oleh karena itu, langkah untuk membekukan anggaran harus dipertimbangkan agar masing-masing lembaga saling menghargai.

"Silakan kalau mau menjalankan APBN tanpa approval DPR, enggak sah itu. Hak budget adalah hak konstitusional. Kalau DPR enggak ikut teken itu UU APBN, ya nggak sah. Enggak ada legitimasinya itu APBN-nya. Emang uang itu uang siapa, uang rakyat. Kan yang approve DPR gitu lho. Nah yang kaya gini-gini dalam rangka orang saling menghargai," tegasnya.

Penggunaan hak budgeting dengan menahan anggaran merupakan peringatan KPK dan Polri. Sehingga, kedua institusi tersebut diminta tidak bisa main-main dengan kewenangan DPR termasuk soal permintaan Pansus angket KPK.

Selain itu, Fahri juga meminta Polri untuk menjalankan permintaan Pansus jika 3 kali panggilan terhadap Miryam tidak disetujui KPK. Dia menyindir Polri yang biasanya melakukan penggeledahan kepada anggota DPR juga tanpa ada dasar hukum yang jelas.

"Mabes Polri enggak usah goyang, ambil saja tindakan. Toh mabes nyuruh brimob-nya ngegeledah anggota DPR nggak ada UU-nya. Cuma surat selembar doang," tegasnya.

"Jadi sudahlah jangan menunjukkan gejala hanya karena DPR ini diserang citranya, lalu kita enggak tunduk kepada angket," sambung Fahri.

Tak hanya itu, dia juga menegaskan, lembaga penegak hukum tidak boleh bermain politik dalam menjalankan tugasnya. Semisal, menggalang kekuatan massa, membuat petisi, meminta perlindungan ke Presiden atau pihak lain.

"Masa ada penegak hukum bikin asosiasi serikat pekerja. Lalu menggalang kekuatan publik, saban hari. Isinya begitu, menggalang kiri kanan kaya mau ikut pilkada, ini ganjil. Ini harus diluruskan," tandas Fahri.

"Salah ini ya dia lembaga penegak hukum, enggak boleh mengundang politik ke dalamnya. Apa lah nyerahkan ke Presiden, minta tolong sana sini. Galang kekuatan, bikin petisi, apa ini? kebenaran materil enggak usah dikampanyekan. Dia adalah fakta," pungkasnya.