Fahri Hamzah: Pemerintah tidak boleh biarkan Jokowi naik mobil lama

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak boleh membiarkan Presiden Joko Widodo naik mobil dinas lama. Hal ini dikarenakan persoalan keamanan terhadap Presiden terkait kejadian mogok mobil kepresidenan saat kunjungan ke Kalimantan Barat.

"Pemerintah juga enggak boleh ngomong ini karena lama, salah sendiri. Sistem pemerintahan enggak boleh membiarkan presiden naik mobil lama. Karena terkait keamanan," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3).

Menurutnya, keamanan Presiden Jokowi harus terjamin. Sebab, jika mobil dinas itu mogok di lokasi rawan, maka akan membahayakan Presiden Jokowi.

"Iya kalau mogoknya di tempat aman, kalau mogoknya di tempat enggak aman? Itu keamanan presiden loh. Karena kalau anggota DPR ada yang meninggal, ngegantinya gampang, kalau presiden itu kan bahaya," jelas Fahri.

Fahri mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap mobil dinas Presiden. Sebab, kasus mogoknya mobil dinas Jokowi berkaitan dengan perawatan mesin dan onderdil.

"Kalau sudah lama bikin jangka waktu. Itu kan ilmiah soal mogok itu ilmiah, karena itu ilmu mesin. Mesin kapan ausnya, onderdil kapan gantinya. Itu ada ilmunya. Jadi ini soal amannya bukan mogoknya. Harus ada evaluasi," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden selalu menolak jika ditanya pengadaan mobil dinas baru.

"Kalau tanya Pak Presiden selalu bilang enggak usah, ngapain enggak apa-apa. Tapi kalau urusan kayak begini enggak tahulah nanti," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/3).

Seperti dilansir Antara, Pratikno sendiri melihat urgensi yang luar biasa untuk pembaruan mobil dinas Presiden. "Tapi sampai sekarang Presiden enggak mau. Kalau saya minta konsultasi enggak usah," katanya.

Mensesneg menyatakan pengadaan mobil dinas bagi Presiden sebenarnya tidak harus melalui persetujuan Presiden karena melalui mekanisme pengadaan biasa sehingga melalui keputusan menteri saja dianggapnya cukup.

Pratikno menyebut, mobil dinas yang ada saat ini sudah sangat tidak layak. Sepengetahuannya, sudah tiga kali mobil dinas Presiden mogok.