Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti kinerja aparat penegak hukum Indonesia. Menurut dia, yang paling menonjol adalah Kejaksaan Agung (Kejagung).

Fahri berprinsip, tolok ukur kinerja penegak hukum dengan seberapa besar lembaga tersebut bisa mengembalikan uang rakyat yang dicuri. Bahkan, dia menyindir penegak hukum jangan banyak bergaya saja.

Hal itu diungkap Fahri dalam akun Twitternya, dikutip merdeka.com, Senin (27/9). Dalam unggahan tersebut, Fahri menyertakan tabel bahwa Kejagung berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp26,1 triliun, Polri Rp388 miliar, dan KPK sebesar Rp331 miliar.

“Lihat tabel ini saja dan lihat kinerja pengembalian uang negara, bandingkan @KPK_RI dan @KejaksaanRI. Sebagai rakyat aku berteriak, JANGAN BANYAK GAYA, KEMBALIKAN UANG RAKYAT,” tulis Fahri.

Lihat tabel ini saja dan lihat kinerja pengembalian uang negara, bandingkan ⁦@KPK_RI⁩ ⁦dan @KejaksaanRI⁩ . Sebagai rakyat aku berteriak, JANGAN BANYAK GAYA, KEMBALIKAN UANG RAKYAT! pic.twitter.com/XioNvwOqEn

Saat dihubungi merdeka.com, Fahri mendorong agar pemberantasan korupsi dikaitkan langsung dengan jumlah pengembalian kerugian negara dan uang rakyat. Sebab, kata dia, apabila pemberantasan korupsi diberi makna lain kampanye dan lain-lainnya itu tidak ada manfaatnya.

“Bagi rakyat kita, memerlukan tindakan penegakan hukum yang punya efek pengembalian kerugian keuangan negara dan sekarang KPK juga sudah mulai berorientasi pada pengembalian kerugian negara atau yang disebut sebagai pemulihan aset,” jelas Fahri kepada merdeka.com.

Fahri menambahkan, Kejagung punya kinerja paling efektif dalam pemberantasan korupsi. “Jika didefinisikan secara langsung maka lembaga yang paling banyak pengembalian negaranya saya anggap sebagai lembaga yang berfungsi performanya paling baik,” katanya.

Sementara soal banyak gaya yang diungkap dalam Twitternya, Fahri mengatakan, jangan sampai penegak hukum justru banyak memakan uang negara, namun tidak mampu mengembalikan uang negara lebih banyak lagi.

“Mohon maaf saya katakan bergaya kirim manuver kanan kiri dengan segala macam kampanyenya, tetapi faktanya keuangan negara tidak kembali sebesar biaya-biaya atau anggaran APBN yang dipakai dalam memberantas korupsi,” tutup dia.