Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon soal dilaporkan ke MKD: Pelanggaran etika yang mana?

Fadli Zon soal dilaporkan ke MKD: Pelanggaran etika yang mana? Fadli Zon. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan kasus pelanggaran etik penyebaran cerita bohong aktivis Ratna Sarumpaet. Dia dilaporkan oleh dua organisasi advokat.

Fadli menilai pelaporan dirinya itu tidak berdasar. Sebab, dia justru menjalankan etika.

"Saya menjalankan etika, menjalankan undang-undang, enggak ada pelanggaran etika yang mana? Pakai otak kita," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10).

Fadli juga menilai tuduhan itu salah alamat. Karena dia hanyalah korban kebohongan Ratna.

"Ada pengaduan lalu kita respons, mengadu, merespons laporan pengaduan dari ibu Ratna, jadi tidak ada yang dilanggar. Eh malah itu menjalankan konstitusi bahasanya. Kalau itu menjadi bohong ya kita yang ditipu, kita yang dibohongi," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini mempersilakan pihak MKD jika ingin mengusut terkait dugaan pelanggan etik terhadapnya. Namun, dia yakin tidak melanggar etika apapun sebagai anggota DPR.

"Kita harus melakukan kalau ada masyarakat lapor ya kita harus terima laporan itu dan kemudian malah harus ditelusuri. Tapi penyelidikan itu bukan ranah kita," ucapnya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, dan Mardani Ali Sera dilaporkan ke MKD. Mereka dilaporkan oleh Advokat Pengawal Konstitusi dan Jaringan Advokat Pengawal NKRI (Japri) atas dugaan penyebarluasan cerita bohong aktivis Ratna Sarumpaet.

"Melaporkan Fadli Zon, Fahri Hamzah dan dua anggota lainnya Rachel Maryam dan Mardani Ali Sera. Ini terkait kebohongan publik yang mereka sebarkan," kata Presiden Japri, Sidik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10).

Laporan ini terjadi pasca Ratna Sarumpaet membuat pengakuan bahwa wajahnya babak belur bukan karena dianiaya, melainkan operasi plastik. Dia pun meminta maaf pada capres Prabowo Subianto karena telah berbohong.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Ditjen Pajak Beri Respons Begini

Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Ditjen Pajak Beri Respons Begini

Dwi memastikan, DJP akan terus menjaga integritas dan kode etik yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menyusul Megawati, Eks Kasau dan Kasal Pendukung Ganjar di Pilpres Bakal Ajukan Amicus Curiae ke MK

Menyusul Megawati, Eks Kasau dan Kasal Pendukung Ganjar di Pilpres Bakal Ajukan Amicus Curiae ke MK

Para purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh tergabung dalam F-PDR menilai pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Cek Aturan Terkait Caleg NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla Mundur

Bawaslu Cek Aturan Terkait Caleg NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla Mundur

Bawaslu meyakini terdapat aturan mengenai pengganti caleg tersebut bila ditetapkan terpilih sebagai anggota DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket

Baca Selengkapnya