Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto (Setnov) lolos sebagai tersangka korupsi e-KTP. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta semua pihak berserah kepada putusan hakim.

Fadli sendiri mengakui belum berkomunikasi dengan ketua umum Partai Golkar itu usai putusan praperadilan pada Jumat (29/9) lalu.

"Saya kira kita menghargai proses hukum sebagaimana kita menghargai proses hukum sebelumnya juga. Kita lihatlah nanti bagaimana," kata Fadli saat menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).

Fadli enggan mengomentari tudingan cacat hukum pada putusan Hakim Cepi. Menurutnya, biarkan saja ahli hukum yang menjawab.

"Itu kan ahli-ahli hukumlah yang tahu. Di mana ada kejanggalan atau argumentasinya. Kan selalu dalam setiap keputusan kan ada pro dan kontra," kata dia.

Ketika ditanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Setnov, Fadli pun meminta menyerahkan pada undang-undang saja. Ia menyatakan bukan kapasitasnya menilai apakah Setnov salah atau tidak.

"Masalah hukum dan proses hukum saya kira kita serahkan aja kepada institusi yang ada. Dalam hal ini itu kan domainnya yudikatif," kata dia.

Perihal Hak Angket yang terus berlanjut, Fadli meminta semua pihak menghormati keputusan DPR.

"Kita menghargai hak ini sebagai bagian dari DPR untuk melakukan tugas pengawasan dan dijamin undang-undang konstitusi kita," tukasnya.