Evaluasi Kebijakan OPBM Kota Jambi, Pemkot Jambi Gelar Dialog Publik untuk Tata Kelola Sampah

Pemerintah Kota Jambi baru-baru ini menggelar dialog publik krusial untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM). Acara ini berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, pada Sabtu, 13 Juni 2026, melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dialog ini menjadi forum penting guna menghimpun masukan langsung dari warga terkait program tata kelola persampahan.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa dialog publik ini berfungsi sebagai wadah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Tujuannya adalah mengevaluasi berbagai aspek implementasi OPBM, mulai dari mekanisme operasional hingga sistem iuran. Sosialisasi program kepada masyarakat juga menjadi fokus utama dalam pembahasan yang berlangsung.

Transformasi tata kelola sampah ini merupakan bagian integral dari Program Kampung Bahagia yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Jambi. Program ini selaras dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kota Jambi 2025-2045. Harapannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi.

Masukan Masyarakat dan Penyempurnaan Kebijakan OPBM

Secara umum, masyarakat Kota Jambi menunjukkan dukungan positif terhadap upaya transformasi tata kelola sampah yang sedang dijalankan pemerintah. Wali Kota Maulana menyatakan bahwa masukan yang muncul dalam forum dialog ini sangat berharga. Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan utama untuk penyempurnaan Kebijakan OPBM. Tujuannya agar pelaksanaan program ini menjadi lebih efektif dan transparan di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut langsung dari hasil dialog publik, Pemerintah Kota Jambi memutuskan untuk menghentikan sementara penutupan dan pembongkaran tempat pembuangan sementara (TPS). Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu bagi kajian ulang yang lebih mendalam. Selain itu, penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Kebijakan OPBM juga akan dilakukan secara cermat.

Langkah penghentian sementara ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal. Dukungan luas dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan adanya kajian ulang, diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan sistem persampahan yang berkelanjutan. Ini juga akan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebersihan kota.

Dukungan dan Partisipasi Berbagai Pihak dalam Kebijakan OPBM

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif dialog publik ini. Ia menilai forum ini sebagai wadah yang sangat baik untuk bertukar pikiran. Keterlibatan semua kalangan masyarakat dalam pembahasan terkait persampahan menunjukkan komitmen bersama. Ini adalah langkah positif dari Pemerintah Kota Jambi dalam membangun daerah.

Menurut Kemas Faried, dialog semacam ini sangat penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Hal ini juga menguatkan semangat kebersamaan warga Kota Jambi dalam membangun daerah mereka. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat menjadi cerminan dari kekompakan. Ini juga menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai tujuan bersama.

Dialog publik tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting yang merepresentasikan spektrum masyarakat Kota Jambi. Turut hadir Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi, serta tokoh masyarakat dan agama. Selain itu, pegiat lingkungan, pakar lingkungan, insan pers, hingga perwakilan Forum Ketua RT Kota Jambi juga turut serta. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif terhadap keberhasilan Kebijakan OPBM.

Sumber: AntaraNews