Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Erwin, calon hakim konstitusi tak tahu hukum acara di MK

Erwin, calon hakim konstitusi tak tahu hukum acara di MK Erwin Owan Hermansyah. ©2014 Merdeka.com/baiquni

Merdeka.com - Peserta seleksi calon Hakim Konstitusi Erwin Owan Hermansyah tidak mengetahui hukum acara yang dipakai di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terungkap saat anggota Panitia Seleksi (Pansel) Widodo Ekatjahjana bertanya soal pengetahuan hukum acara.

"Saya belum pernah beracara di MK," ujar Erwin saat mengikuti wawancara terbuka di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/12).

Sementara itu, anggota Pansel Todung Mulya Lubis turut bertanya mengenai fokus kajian yang didalami oleh Erwin. Ini lantaran Erwin mencantumkan gelar yang tidak linier dengan dua gelar Strata 1, Sarjana Ekonomi (SE) dan Sarjana Hukum (SH).

"Kalau ditanya fokus ke mana? Hukum. Karena hukum adalah alatnya negara," ungkap Erwin.

Selanjutnya, Erwin menjelaskan alasan mengapa dia memiliki begitu banyak gelar. Menurut dia, hal ini lantaran untuk memenuhi syarat menjadi pengajar atau dosen, juga ingin mengikuti jejak sang ayah menjadi pengajar.

"Saya ingin seperti ayah. Saya ingin jadi dosen. Ayah saya guru. Kalau dosen katanya harus linear. Makanya saya lengkapi S1-nya," kata dosen FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tersebut.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman
Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman

Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Anwar Usman Dipastikan Tidak Jadi Hakim Sengketa Pilpres 2024
Anwar Usman Dipastikan Tidak Jadi Hakim Sengketa Pilpres 2024

Ini sesuai dengan hasil keputusan Majelis Kohormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan

Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Kalau Ada yang Dicurangi, Kita Siapkan Gugatan ke MK!
Cak Imin: Kalau Ada yang Dicurangi, Kita Siapkan Gugatan ke MK!

Cak Imin mengaku bakal melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
MK Tolak Seluruh Gugatan Pilpres 2024 Anies-Cak Imin
MK Tolak Seluruh Gugatan Pilpres 2024 Anies-Cak Imin

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Anies-Cak Imin terkait hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Harap MK Terima Permohonan: Kalau Dalil Kuat, Haram Hukumnya Tidak Dikabulkan
Timnas AMIN Harap MK Terima Permohonan: Kalau Dalil Kuat, Haram Hukumnya Tidak Dikabulkan

Dia meminta MK untuk tidak takut mengabulkan permohonan timnas AMIN.

Baca Selengkapnya
Anies Lepas Tim Hukum Gugat Hasil Pemilu 2024: Harapannya Proses di MK Bisa jadi Pelajaran
Anies Lepas Tim Hukum Gugat Hasil Pemilu 2024: Harapannya Proses di MK Bisa jadi Pelajaran

Anies-Cak Imin melepas Tim Hukum Nasional (THN) untuk menggugat hasil Pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi atau MK.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen MK Tolak Permohonan Uji Formil Batas Usia Capres-Cawapres yang Sempat Diwarnai Perbedaan Alasan Dua Hakim Mahkamah Konstitusi
FOTO: Momen MK Tolak Permohonan Uji Formil Batas Usia Capres-Cawapres yang Sempat Diwarnai Perbedaan Alasan Dua Hakim Mahkamah Konstitusi

Majelis hakim MK menolak permohonan uji formil batas usia capres dan cawapres yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana & pengajar UGM Zainal Arif.

Baca Selengkapnya