Endus Ada Kecurangan, Pendemo Desak Bawaslu Solo Bentuk TPF Pemilu
Merdeka.com - Ratusan warga yang tergabung dalam Gabungan Presidium Rakyat Bergerak (Gaprak) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu Solo, Jumat (10/5). Mereka yang merupakan pendukung pasangan Prabowo-Sandi tersebut menuntut agar Bawaslu membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
Tim tersebut diharapkan menyelidiki kecurangan pemilu dan kematian 573 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketua Gaprak, Edi Lukito, dalam orasinya mengatakan, penyelenggaraan pemilih umum 2019 saat ini belum usai dan belum ada hasil yang final dan mengikat.
Pihaknya melihat dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Edi menilai, ada upaya dari KPU yang menguntungkan pasangan 01 dan merugikan pasangan 02.
"Indikasi kecurangan itu antara lain, DPT yang bermasalah mencapai 17,5 juta. Adanya 6,5 juta pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6, banyaknya surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan 01, terjadinya pencoblosan oleh KPPK, kesalahan penyimpanan surat suara, kesalahan pada rekapitulasi surat suara dan terdapat 554 petugas KPPS, Panwas dan polisi yang meninggal," katanya.
Usai berorasi, M Taufiq salah satu peserta aksi membacakan petisi yang berisi 3 hal. Yakni menolak pengumuman hasil pemilu oleh KPU, mengadili pelanggar kecurangan dan serta membentuk TPF atas meninggalnya 554 petugas KPPS, Panwas dan polisi.
Dalam aksi tersebut nampak ratusan petugas dari Polresta Surakarta dan TNI melakukan pengamanan. Mereka juga memasang barikade di sisi timur dan barat jalan masuk ke Kantor Bawaslu. Sehingga para pendemo tidak bisa mendekat ke kantor yang berbaur dengan perkampungan warga tersebut.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaSebelum TPS dibuka, Ketua KPPS akan membuka rapat pemungutan suara
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca SelengkapnyaKPPS Pemilu adalah petugas yang bertanggung jawab mengawal kelancaran proses pemungutan suara saat Pemilu berlangsung.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaPelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca Selengkapnya