Merdeka.com - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengusulkan agar ada pembentukan tim investigasi atau kerap disebut tim pencari fakta perihal dugaan adanya pelanggaran perhelatan pemilu 2019. Dia beralasan pembentukan tim tersebut dikarenakan kompleksitas pelanggaran yang terjadi dalam pemilu kali ini.

"Kalau ini tidak dibongkar, ini akan berikan catatan buruk," kata Haris, Jakarta, Rabu (8/5).

Sedikitnya Haris menyebut ada empat pelanggaran dalam perhelatan pemilu tahun ini yang perlu diungkap sebagaimana usulannya membentuk tim pencari fakta.

Pertama, mobilisasi pegawai BUMN menghadiri kampanye akbar terakhir Jokowi-Ma'ruf di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) jelang masa tenang. Ia mengatakan ada surat edaran Kementerian BUMN nomor S-153/S.MBU/4/2019 yang ditujukan ke seluruh direksi BUMN agar menghadiri perayaan ulang tahun Kementerian BUMN yang bersamaan dengan waktu kampanye akhir pasangan urut nomor 01 itu.

Kedua, sebagaimana informasi yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 554 orang petugas Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dalam rangkaian proses pemilu. Jumlah itu, menurut Haris sangat memprihatinkan dalam ajang pemilihan lima tahunan sekali tersebut.

"Masa dia menang di atas 500 orang meninggal, masa dia menang di atas mobilisasi BUMN hanya untuk memenangkan petahana," ujarnya.

Selain dua dugaan pelanggaran tersebut, Haris mengatakan adanya pengerahan aparatur sipil negara dan pejabat publik untuk memilih calon tertentu.

Ia mencontohkan kasus mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Aziz yang mengaku mendapat arahan agar seluruh personel Bhayangkara mengajak seluruh masyarakat memilih pasangan urut nomor 01, Jokowi-Ma'ruf. Meski akhirnya ia meralat pernyataannya, namun Haris menilai kejadian tersebut patut menjadi perhatian serius karena telah mengerahkan aparat penegak hukum guna mendongkrak elektoral petahana.

Terakhir, pengerahan masa oleh kepala daerah. Berdasarkan penelusuran hakasasi.id dan Lokataru masalah kepala daerah menunjukan keberpihakan mereka paling banyak ditemui.

Ia tak memungkiri jika keberpihakan kepala daerah dikarenakan program dana desa. Ia menduga kepala daerah terjebak dengan program tersebut.

"Dengan program manis madu ya kayak dana desa, mereka terjebak dengan itu," tukasnya.

Ia pun mengamini pembentukan TPF akan menghadapi beberapa ganjalan sehingga terkesan mandek dalam pencarian fakta. Namun ia kembali mengingatkan agar TPF harus dilakukan demi kepentingan publik.

"Makin takut negara, makin menunjukan pemerintah dan penyelenggara itu menutupi bau amis yang sudah tersebar kemana-mana," tandasnya.