Ekonom Nilai Pemerintah Masih Mampu Gratiskan Vaksin Booster

Merdeka.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah mampu memberikan vaksin booster secara gratis kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap masih cukup untuk mengadakan vaksin booster.

"Sebenarnya pemerintah masih memiliki kapasitas untuk memberikan vaksin itu secara gratis, sampai mencapai apa yang disebut herd immunity," kata Bhima dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan, Minggu (9/1).

Menurutnya, pemerintah harus mengalokasi APBN secara tepat agar bisa memberikan vaksin booster gratis kepada masyarakat. Misalnya tidak mengalokasi anggaran yang tak relevan dengan penanganan pandemi Covid-19, seperti untuk pembangunan infrastruktur dan belanja birokrasi pada tahun ini.

"Problemnya adalah yang harus kita garis bawahi, pemerintah beralasan vaksinasi berbayar ini ditujukan agar beban APBN-nya berkurang. Tapi di sisi lain, banyak pemerintah menghabiskan anggaran-anggaran yang tidak relevan dengan penanganan pandemi pada 2022," jelasnya.

Bhima menuturkan, jika pemerintah menjalankan program vaksinasi booster berbayar di tengah pandemi Covid-19, dikhawatirkan terjadi disparitas dalam berbagai hal. Di antaranya disparitas pemulihan ekonomi antara masyarakat yang mendapatkan vaksin booster dan sebaliknya.