DPRD Bekasi tagih janji Ahok soal TPST Bantargebang

Merdeka.com - DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali menagih janji DKI Jakarta terkait kewajibannya selama memanfaatkan lahan TPST Bantargebang. Lembaga legislatif tersebut menuding ada 15 pelanggaran dilakukan daerah dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin, mengatakan selama ini pemerintah DKI Jakarta hanya memberikan harapan palsu kepada warga di sekitar TPST Bantargebang. "Jangan hanya PHP melulu (pemberi harapan palsu)," kata Solihin di sela rapat dengan Sekda DKI, Saefullah di gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (6/10).

Menurut dia, warga di tiga kelurahan, yaitu Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu, menjadi korban secara lingkungan maupun sosial lainnya. Misalnya, air tanah sudah terkontaminasi, sehingga tak bisa dikonsumsi. Itu diakibatkan Pemprov DKI Jakarta tidak membayar kewajiban.

"Masyarakat harus membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari," kata dia.

Berdasarkan catatan, saat ini ada sekitar 7.000 ton sampah dari DKI dikirim ke Bantargebang. Padahal, janjinya pada 2016 hanya sekitar 2.000 ton. Terus bertambahnya sampah masuk karena gagalnya pembangunan Intermediate Treatment Facilities (ITF) di Jakarta.

"Kami khawatir jika terus dibiarkan, akan timbul gejolak di masyarakat," kata dia.

Selain itu, pihaknya meminta agar seluruh warga terkena dampak keberadaan TPST Bantargebang diberikan fasilitas jaminan kesehatan. Berdasarkan catatan dinas kebersihan, sebanyak 18 ribu kepala keluarga bermukim di sana.

"Selama ini, setiap kepala keluarga hanya mendapatkan uang konpensasi bau sebesar Rp 100 ribu perbulan. Jadi, jangan cuma pemulung dan PHL(Pegawai Harian Lepas), yang dapat jaminan kesehatan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Pemprov DKI membangun rumah susun di sekitar TPST Bantargebang, sehingga warga maupun para pekerja mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak. Soalnya, keberadaan mereka cukup vital demi keberlangsungan operasional TPST Bantargebang. (mdk/ang)