DPR Sentil IPB Buka Fakultas Kedokteran: Itu Institut Pertanian, Gimana Logikanya?

Merdeka.com - Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran Willy Aditya mengingatkan pentingnya revisi UU Pendidikan Kedokteran. Kata dia, terlalu banyak masalah penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Hulu masalah sistem kesehatan itu ada di pendidikan kedokteran.

Willy menyinggung ada pembukaan fakultas kedokteran yang terkesan janggal dan berorientasi. Ia menyinggung rencana Institut Pertanian Bogor membuka Fakultas Kedokteran. Willy menduga ada kesan pembangunan tenaga kesehatan hanya berdasarkan logika pasar.

"IPB itu institut, pertanian pula, tapi bisa membuka Fakultas Kedokteran. Ini gimana logikanya? Kalaupun secara legal formal tidak bermasalah, bukankah ada kesan kuat bahwa skema pembangunan tenaga kesehatan kita hanya berdasarkan logika pasar belaka?" ujarnya dalam keterangannya dikutip Kamis (7/7).

Menurut Willy, saat ini biaya masuk hingga biaya kelulusan mahasiswa Fakultas Kedokteran memang tergolong lebih besar daripada fakultas lain. Ia mengendus adanya status quo.

Apalagi, masalah biaya masuk, biaya kelulusan, hingga alokasi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan.

"Saya kira ini sudah menjadi rahasia umum, ya. Parahnya, semua pihak seperti sudah memaklumi bahwa biaya kesehatan memang mahal harganya. Ini menurut saya sesat pikir yang paling nyata," tegas wakil ketua Baleg DPR RI ini.

Menurut Willy, kenyataan tersebut hanya bagian kecil dari sistem kesehatan nasional. Masih banyak masalah yang muaranya tidak jauh dari ungkapan kesehatan sebagai 'business as usual'

"Kalau mereka merasa terganggu statemen, buktikan dong dengan DIM yang mereka janjikan," tegas wakil ketua Fraksi NasDem DPR RI ini.

Willy pun menagih janji pemerintah untuk segera mengirimkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) revisi UU Pendidikan Kedokteran. DPR dijanjikan akan dikirim pada Juni 2022, namun hingga Juli belum juga ada kabar. Ia mempertanyakan kemauan politik pemerintah, dalam hal ini yang berurusan adalah Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.