DPR sebut dukungan pemajuan kebudayaan investasi membangun peradaban

Merdeka.com - DPR dan pemerintah akhirnya sepakat mengesahkan Undang-undang (UU) Pemajuan Kebudayaan. Disahkan aturan ini telah ditunggu selama tiga dekade wacana. Salah satu poin dalam aturan ini adanya penegasan paradigma baru tentang sudut pandang pembiayaan dan alternatif sumber pendanaan.

"Dukungan terhadap pemajuan kebudayaan merupakan investasi dalam membangun peradaban bangsa. Paradigma yang menyatakan dukungan terhadap kegiatan kebudayaan merupakan pembiayaan semata, harus kita tinggalkan," kata Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (11/5).

Adanya integrasinya program kerja dan pendanaan untuk pemajuan kebudayaan, dipercaya bukan hanya mendorong kelestarian budaya nusantara. Menurut dia, ini juga akan menjadi stimulus terbukanya lapangan pekerjaan, berputarnya roda perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dan negara.

Agar mengantisipasi keterbatasan dana APBD dan APBN, Anggota Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Aceh ini, menyatakan dalam UU itu telah membuka ruang partisipasi masyarakat. Ini baik dari perorangan maupun korporasi.

Nantinya mereka bisa berpartisipasi membantu pendanaan kegiatan pemajuan kebudayaan kabupaten/kota dan provinsi. Nantinya juga melalui pembentukan Lembaga Wali Amanat, sehingga dapat berjalan secara bersama-sama.

Lembaga Wali Amanat akan dibentuk mengacu kepada perpres Nomor 80 tahun 2011 tentang dana perwalian. Melalui lembaga ini, bertugas mengelola dan menyalurkan aset finansial bersumber dari orang atau lembaga, termasuk APBN dan APBD difokuskan kepada 10 objek pemajuan kebudayaan, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan traditional, teknologi tradisional, bahasa, permainan rakyat dan olah raga tradisional.

Keuntungan kebijakan itu disampaikan dalam Seminar Budaya diselenggarakan Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) di Bandung. Seminar Budaya ini dihadiri sekitar 300 peserta, terdiri dari perwakilan dari berbagai unsur keraton Nusantara dan luar negeri, termasuk peserta dari Pakistan, Maroko, Amerika Serikat, dan Filipina.

Selain Teuku Riefky akan tampil juga narasumber lain, yakni Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Dr. Hilmar Farid Setiadi, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan pakar kebudayaan dan sejarah dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara Prof. Dr. Aminuddin. (mdk/ang)