DPR Sarankan KPK Ajukan Peninjauan Kembali Atas Kasasi Syafruddin Arsyad

Rabu, 10 Juli 2019 19:03 Reporter : Ahda Bayhaqi
DPR Sarankan KPK Ajukan Peninjauan Kembali Atas Kasasi Syafruddin Arsyad Sidang Syafruddin Arsyad Temenggung. ©2018 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempuh langkah hukum peninjauan kembali (PK) atas kasasi yang membebaskan terdakwa BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Jadi diharapkan KPK kalau dia serius mengusut kasus BLBI ini, maka dia harus berani mengajukan PK terkait putusan kasasi MA," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Menurut Nasir, langkah hukum tersebut penting dilakukan. Supaya publik tidak curiga ada kekuasaan bermain di balik putusan kasasi.

"Sebab nanti publik akan mencurigai jangan jangan ini ada orang kuat di balik putusan itu. Soalnya ini 15 tahun tidak dikurangi jadi enam tahun lima tahun berapa tahun tapi langsung bebas," kata dia.

Selain itu, Nasir berharap Komisi Yudisial bisa melakukan evaluasi terhadap putusan hakim MA tersebut.

"Kita berharap KY bisa bekerja dengan MA bisa mengevaluasi putusan itu. Walaupun KY tidak bisa intervensi putusan itu dan tidak masuk dalam ranah teknis putusan itu," kata dia.

Sementara itu anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani, menilai masalah ini bisa dibawa ke DPR. UU Tipikor bisa direvisi untuk memperjelas kasus-kasus yang rancu apakah ranah pidana atau perdata. Hal itu supaya memberikan kepastian hukum.

"Karena membuka ruang perdebatan yang lebar, nanti DPR ke depan merevisi undang-undang tipikor harus memperjelas kembali memberikan pagar batasan batasan fencing yang termasuk dalam spektrum tindak pidana korupsi, mana yang seharusnya tipikor dan mana yang seharusnya tidak ditipikorkan," jelasnya.

Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung (MA) memutus Syafruddin terbebas dari segala tuntutan kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). [ray]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini