Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Minta Kemlu Desak Pemerintah China Tindak Pelaku Kasus Perbudakan ke ABK WNI

DPR Minta Kemlu Desak Pemerintah China Tindak Pelaku Kasus Perbudakan ke ABK WNI ABK Indonesia dibuang ke Laut. ©2020 Tangkapan Video dari Youtube MBCNews

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal mendesak Kementerian Luar negeri mendesak pemerintah China untuk menghukum berat pelaku dugaan perbudakan di kapal ikan China, Long Xing kepada ABK asal Indonesia.

Sebanyak 14 anak buah kapal (ABK) WNI yang menjadi korban dugaan perbudakan di dalam kapal tersebut. Tiga ABK WNI lainnya dikabarkan meninggal dunia dan jenazahnya dilarung ke laut.

"Meminta Kemlu agar mendesak RRT untuk menindak para pelaku dan pemilik kapal dengan hukuman berat," kata Iqbal dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Iqbal mendesak Kemlu segera memanggil Dubes Cina untuk menjelaskan pelarungan jenazah ABK itu, hingga dugaan tindakan tidak manusiawi di atas kapal.

"DPR mendesak Kemlu segera memanggil Dubes RRT untuk meminta penjelasan alasan pelarungan jenazah ABK Indonesia, serta praktik kerja dan perlakukan tidak manusiawi yang dialami ABK asal Indonesia," kata anggota Fraksi PPP itu.

14 ABK WNI yang menjadi korban dugaan perbudakan di kapal ikan berbendera China dipulangkan ke Indonesia dari Korea Selatan pada Jumat (8/5). Sebelumnya mereka mendapat pendampingan dan pemantauan dari KBRI di Seoul.

Berita dugaan perbudakan ini muncul setelah sebuah video berita viral di Korea Selatan. Tiga ABK WNI lainnya dikabarkan meninggal dunia dan jenazahnya dilarung ke laut.

Kepulangan 14 ABK ini disampaikan Dubes RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi melalui keterangan resminya, Jumat (8/5).

Umar mengatakan, sebelum ABK ini terbang ke Indonesia, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menelpon mereka, menanyakan kondisi kesehatan para ABK.

"Pagi ini, Jumat 8 Mei 2020, Menlu Retno Marsudi sempat bicara melalui telepon dengan 14 ABK WNI eks kapal Long Xing 629 yang sedang berada di bandara Incheon menjelang keberangkatan mereka ke tanah air," jelasnya.

Umar mengatakan, para ABK ini dalam keadaan sehat. Mereka telah terbang ke Indonesia dengan pesawat Garuda Indonesia. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, para ABK ini telah menjalani karantina di Busan selama 14 hari sejak mereka diturunkan dari kapal pada 24 April lalu.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus untuk Konversi Perolehan Suara Jadi Kursi di DPR
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus untuk Konversi Perolehan Suara Jadi Kursi di DPR

Kondisi yang dialami PPP di Pemilu 2024 telah menimbulkan ketidakadilan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya