DPR: Klaim China Soal Natuna Langgar Hukum Internasional, Tak Perlu Kompromi
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia. Untuk itu, menurutnya, negara mana pun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk China.
"Natuna kedaulatan NKRI, titik. Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Cina atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi," kata Jazuli melalui siaran persnya, Minggu (5/1).
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi dengan memanggil Dubes Cina dan Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah Cina di Beijing tepat.
Dia menilai yang perlu ditekankan adalah pemerintah Indonesia bukan mencari masalah, tetapi pelanggaran batas wilayah punya konsekuensi serius.
"Penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan China dan penerobosan yang dilakukan Coast Guard China itu ilegal, melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral Cina. Jika protes keras RI tidak digubris China, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas dan terukur yang akan diterima China," tegasnya.
Jazuli menambahkan, Indonesia dan China adalah dua negara bersahabat dan bekerjasama dengan baik. Oleh karena itu, dia mendesak Pemerintah China tidak mencari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia.
"Sekali lagi bukan kita yang cari masalah. Kita inginnya bersahabat baik. Tapi kalau China cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana dan sumber daya, at all cost," tandas Jazuli.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPembukaan Masa Sidang DPR, Puan Tak Hadiri Rapat Karena ke Prancis
Kunjungan Puan dalam rangka menghadiri KTT Ketua Parlemen perempuan dunia.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaDPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnya