Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan tiga perusahaan swasta tersangka perizinan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Izin ekspor itu disebut jadi penyebab kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.

Komisi IV DPR RI mendesak Kejagung tidak berhenti di pejabat Kemendag dan tiga tersangka lainnya.

"Karena tidak mungkin minyak goreng langka hanya karena ketiga perusahaan tersebut, hampir pasti perusahaan besar yang lain juga melakukan penyimpangan yang sama," kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Rabu (20/4).

Namun, hal itu harus dibuktikan dengan alat bukti serta dokumen yang memadai.

"Jadi mari kita tunggu dan awasi bagaimana proses hukum dari peristiwa ini," katanya.

"Sebagai Anggota Komisi 6 DPR RI, saya mengutuk keras kejahatan ini. Tindakan mereka sangat merusak kewibawaan pemerintah dan merugikan seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.

Keterangan itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tersangka pertama adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan berinisial IWW.

Tiga tersangka lainnya yaitu Senior Manager Corporate Permata Hijau berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia dengan inisial MPT, dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT.