DPP Amphuri bebastugaskan Ade dari Ketua Bidang Organisasi DPD Sumbagut

Merdeka.com - Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) membebastugaskan Ade Darmawan dari jabatan Ketua Bidang Organisasi DPD Amphuri Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Keputusan ini keluar setelah Ade dinilai membawa nama Amphuri dalam perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut.

"Benar surat kita keluarkan Senin tanggal 11 Juni. Karena Amphuri tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Sementara Pak Ade membawa Amphuri ke politik praktis di Pilgub Sumut," kata Direktur Eksekutif Amphuri Ali Basuki Rochmad saat dihubungi merdeka.com, Rabu (13/6).

Ali menegaskan Amphuri bersifat netral dalam Pilgub maupun Pemilihan Presiden. Menurutnya, Amphuri tidak membatasi para pengurus terlibat politik praktis di Pemilu. Namun dia menggarisbawahi untuk tidak membawa nama organisasi.

"Dia sebagai Ketua Bidang Organisasi seharusnya tidak membawa organisasi ke ranah politik. Tetapi dia bawa untuk mendukung salah satu calon," bebernya.

Keputusan pembebastugasan Ade tertuang dalam surat keputusan DPP Amphuri Nomor KEP.07/DPP-AMPHURI/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 tentang Sanksi Organisasi terhadap Saudara Ade Darmawan. Surat keputusan tersebut merespons surat DPD Amphuri Sumbagut nomor 003/AMPHURISUMBAGUT/06/2018 tanggal 8 Juni 2018.

Sebagai gantinya, posisi Ketua Bidang Organisasi DPD Amphuri Sumbagut diisi oleh Ketua DPD AMphuri Sumbagut Maulana Andi Surya. Ali tidak menegaskan apakah pembebastugasan ini bersifat sementara atau permanen.

"Kita melihat ke depan seperti apa. Tapi kita melihat Amphuri dibawa ke ranah politik praktis, jadi Pak Ade dibebastugaskan dari Ketua Bidang Organisasi," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Ade perihal keputusan pembebastugasannya tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Ade yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD Amphuri Sumbagut juga sebagai Ketua Bamusi Medan.

Ade beberapa hari terakhir terus mempertanyakan soal umrah Edy. Dia menuding mantan Pangdam I Bukit Barisan itu tidak umrah, tetapi berobat ke Malaysia. Di media massa, dia sampai meminta Edy untuk menunjukkan visa umrah.

Ade menegaskan dia siap digugat terkait pernyataannya yang meragukan kepergian Edy umrah. Bahkan, Ade bisa membuktikan mantan Pangkostrad itu tidak jujur dengan mengatakan dirinya melakukan ibadah umrah guna menutupi pemberitaan tentang dirinya yang menderita sakit stroke.

"Bersama kuasa hukum saya siap menghadapi Edy Rahmayadi jika (Edy Rahmayadi) melakukan gugatan hukum atas pernyataan terhadap dirinya yang melakukan kebohongan," kata seusai konferensi pers di Hotel Grand Inna Medan beberapa waktu lalu.

Terkait polemik umrah tersebut, Edy telah memberikan tanggapan. Edy mengatakan, serangan demi serangan terus menerpa dirinya untuk maju menjadi orang nomor satu di Sumatera Utara, bahkan sudah menjurus fitnah.

"Serangan demi serangan terus datang bertubi-tubi. Ada yang memfitnah saya pemarah, cabul, bahkan saat saya umrah malah disebut saya stroke. Tapi itu semua harus saya sikapi dengan kepala dingin," katanya. Dikutip dari Antara.

Ia menyebutkan, siapapun nanti yang terpilih sebagai pemenang di Pilkada Sumatera Utara, bukanlah menjadi hal yang penting karena itu semua memang proses sebuah demokrasi, namun tentunya demokrasi itu harus dijalankan dengan cara-cara bijak dengan tidak menjelekkan lawan.

"Tak pilih saya nanti di pilkada tidak masalah. Itulah demokrasi yang harus kita hormati.Yang tidak boleh itu saya tidak stroke dibilang stroke. Jangan kita mudah dipecah belah, marilah bersama-sama bergandengan tangan membangun Sumut yang kita cintai ini," katanya. (mdk/cob)