Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Doni Monardo Sebut Zona Merah di Daerah Penyelenggara Pilkada Berkurang

Doni Monardo Sebut Zona Merah di Daerah Penyelenggara Pilkada Berkurang Doni Monardo BNPB. ©2020 Merdeka.com/BNPB

Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengungkapkan bahwa daerah menyelenggarakan Pilkada yang masuk kategori zona merah Covid-19, cenderung terjadi penurunan dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan pesta demokrasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Doni Monardo pada acara Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (2/10).

"Ternyata dari data yang terkumpulkan selama empat minggu terakhir, ada kecenderungan perbandingan zonasi merah antara kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada dan kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada, ini kita lihat datanya. Data daerah yang melaksanakan Pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi dari 45 ke 29 kabupaten/kota. Sedangkan di daerah yang tidak ada Pilkada, justru terjadi peningkatan dari 25 ke 33 kabupaten/kota," kata Doni.

Doni menjelaskan, baik daerah yang melaksanakan Pilkada maupun yang tidak melaksanakan Pilkada sangat tergantung kepada ketaatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dia pun yakin jika penyelanggaraan Pilkada 2020 ini akan bisa digelar dengn baik asalkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pillada ditaati.

"Jadi daerah yang ada Pilkada maupun tidak ada Pilkada ini sangat tergantung terhadap protokol kesehatan, manakala aturan yang ada ditepati, ditaati dan dipatuhi dan mereka yang melanggar diberi sanksi, kita yakin pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lebih baik lagi," ujar dia.

Data perbandingan zonasi risiko daerah yang melaksanakan Pilkada dan yang tidak melaksanakan Pilkada disampaikannya sebagai berikut. Pada 309 kabupaten/kota diantaranya 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) ditambah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada tetapi provinsinya melaksanakan Pilkada: pada zona merah tren jumlah berkurang dari 45 ke 29 kabupaten/kota; pada zona orange tren jumlah bertambah dari 152 ke 190 kabupaten/kota; pada zona kuning trend berkurang dari 72 ke 67 kabupaten/kota; pada zona hijau trend jumlah berkurang dari 40 ke 23 kabupaten/kota.

Sedangkan, lanujut Doni untuk 205 kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada maka hasil temuan pihaknya menunjukkan bahwa pada zona merah tren jumlah bertambah dari 25 ke 33 kabupaten/kota; zona orange trend jumlah fluktuatif cenderung konstan; zona kuning trend jumlah bertambah dari 42 ke 45 kabupaten/kota, dan zona hijau tren umlah berkurang dari 23 ke 12 kabupaten kota.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Mudik 2024, Ini Daerah-Daerah yang Butuh Perhatian Khusus karena Diprediksi Dipadati Pemudik
Jelang Mudik 2024, Ini Daerah-Daerah yang Butuh Perhatian Khusus karena Diprediksi Dipadati Pemudik

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memetakan beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat musim mudik 2024.

Baca Selengkapnya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh
Polda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh

Praktik ini terungkap setelah polisi lebih dulu menerima informasi ada peredaran narkoba melintas di wilayah gerbang tol Sragen.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara, Ini Fokus untuk Jangka Pendek
Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara, Ini Fokus untuk Jangka Pendek

Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024

Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.

Baca Selengkapnya