Merdeka.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menekankan pentingnya BPBD memiliki kemampuan mumpuni dalam penanganan bencana. Karena itu, pucuk pimpinan BPBD harus diisi orang kompeten di bidang penanggulangan bencana.

Selama ini, dia mengungkapkan, posisi Kepala BPBD dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Hal ini tentu membuat yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas.

"Selama ini kan Kalaksa, Kepala Pelaksana harian untuk BPBD seharusnya dijabat oleh Sekda, tetapi Sekda sendiri tentu mungkin juga akan kesulitan ketika dalam kondisi darurat," katanya dalam rapat dengan Komisi VIII, Selasa (23/6).

Permintaan ini, lanjut Doni, sudah dia sampaikan kepada Presiden. Dengan demikian ada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas oleh BPBD.

"Saya sudah pernah juga melaporkan kepada beberapa Menteri dan juga di hadapan presiden, bahwa menunjuk seorang kepala BPBD ini tidak bisa hanya orang yang sekadar, jadi bukan orang yg kompeten di bidangnya. Sehingga ketika terjadi (bencana) tidak bisa apa-apa," ujarnya.

Dia pun meminta agar peraturan yang mengatur BPBD dapat direvisi. Dalam pandangan dia, perlu ada pasal yang secara spesifik mengatur penunjukkan Kepala BPBD.

"Jadi mungkin kalau boleh nanti dalam revisi pun itu menjadi salah satu pasal yang mewajibkan. Bahkan beberapa Kabupaten/Kota itu tidak ada BPBD-nya pak. Jadi ketika ada bencana begini, pasti akan ada hal yang sulit dilakukan untuk koordinasi," terangnya.

Doni berharap, Komisi VIII dapat mendukung upaya tersebut. Dengan demikian, penanganan bencana ke depan menjadi lebih baik.

"Mudah-mudahan dengan revisi yang bisa diinisiasi oleh Komisi VIII, ini bisa menjadi jalan keluar terbaik, bagaimana seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi menyiapkan untuk pejabat BPBD adalah orang-orang yang kompeten," tandasnya.