DKPP Terima 237 Aduan Selama Januari hingga Pertengahan Agustus 2023, Paling Banyak di Sumut
Aduan yang diterima paling banyak terkait ketidakpuasan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu.
Aduan yang diterima paling banyak terkait ketidakpuasan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 237 aduan dugaan pelanggaran kode etik sejak Januari sampai 14 Agustus 2023. Dari data tersebut, Sumatera Utara menjadi provinsi pertama dengan jumlah aduan terbanyak, yaitu 45 laporan. Kemudian, di posisi kedua ada Jawa Barat sebanyak 28 aduan dan ketiga Aceh dengan 21 aduan.
kata Ketua DKPP Heddy Lugito kepada wartawan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (22/8).
Heddy berujar, pada proses pemilu sebelumnya, Papua menjadi salah satu provinsi dengan aduan tinggi. Namun, kini, hanya terdapat sembilan laporan di Papua. "Dulu itu Papua terbesar. Sekarang, Papua sudah mulai turun karena kita teriak-teriak terus. Sudah mulai turun. Sekarang ganti, Sumatera Utara tertinggi," ujar Heddy.
Heddy mengungkapkan bahwa aduan yang diterima paling banyak terkait ketidakpuasan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu.
"Keputusannya biasa mereka yang tidak lolos dan masih seputar itu. Meskipun ada beberapa (laporan) ya pada tahap yang menyangkut integritas penyelenggara tapi selama ini masih pada proses rekrutmen penyelanggara, baik itu ad hoc maupun sekarang Bawaslu kan sudah dilantik, pasti nanti ada pengaduan," jelas Heddy.
Lebih lanjut, dari 237 laporan itu, baru sekitar 100 aduan yang telah disidang DKPP.
Merdeka.com
Dari Januari 2023 hingga 25 Agustus 2023 kedua daerah tersebut merupakan daerah terbanyak yang menerima ganti untung.
Baca SelengkapnyaPada Kepgub tersebut, Heru mengatakan UMP DKI 2024 sebesar Rp5.067.381 mulai berlaku terhitung mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan Juli sampai Agustus 2023 merupakan periode penggodokan nama-nama bacawapres pendamping Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaPelaku mencabuli korban sejak Agustus 2021 hingga Desember 2022.
Baca SelengkapnyaSidang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Yogi Dulhadi, didampingi Anggota Hakim I Ria Agustin dan Anggota Hakim II Yanuarni Abdul Gaffar.
Baca Selengkapnya"Semua hari bagus, cuma nanti kita cari yang paling bagus," kata Ketua Tim TPN GPP Arsjad Rasjid
Baca SelengkapnyaSaking santainya, sang putri bahkan tak segan untuk menepuk pundak sang ayah.
Baca SelengkapnyaDua tersangka itu yakni Budi Susanto (BS) dan April Churniawan (AC).
Baca SelengkapnyaTersangka SYL dan MH, ditahan sampai dengan 11 Desember 2023.
Baca Selengkapnya