Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto melakukan pertemuan dengan pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya, Kuningan. Jakarta Selatan. Wiranto sebut pertemuan itu sebagai bentuk silaturahmi antara dirinya dengan pengurus GNPF MUI yang bertujuan menjaga sinergitas ulama dengan ulama.

"Pertemuan hari ini adalah kelanjutan silaturahmi dengan saya, Habib Rizieq dan teman-teman FPI dan juga GNPF ada di sana. Maka tidak aneh kita sekarang sama-sama bagaimana menjaga negeri ini agar tetap aman," ungkapnya dihadapan awak media, Kamis (9/2).

Namun Wiranto tak menyangkal dalam pertemuan itu juga membahas soal rencana aksi damai 11/2. "Tadi memang kita bcara soal itu. Tadi saya mendapatkan penjelasan langsung dari Habib Rizieq dan teman-teman dari GNPF bahwa sebenarnya yang dilakukan semata-mata adalah ada satu kesatuan umat Islam yang memiliki satu niat dan tekad untuk membantu negeri, membantu pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional," tambahnya.

Dirinya juga menyayangkan kabar beredar soal aksi 11/2 terkesan menakutkan masyarakat. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat, pemerintah maupun penyelenggara aksi 11/2.

"Tanggal 11 yang isunya menakutkan masyarakat. Isunya kan ada macam-macam, nah sore hari ini kita tepis bersama bahwa tanggal 11 mudah-mudahan tetap bisa kita jalani dengan aman tertib," tandas Wiranto.

"Tetapi tentunya di sana-sini kemudian banyak yang menyampaikan pemahaman yang salah. Akhirnya terjadi sesuatu yang kami anggap ini miskomunikasi. Hari ini komunikasi kami rajut kembali. Kami bersama-sama mempertahankan NKRI dengan segala kemampuan kita," sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai pemangku kepentingan dalam urusan Polhukam, Wiranto mengaku merestui jalannya aksi yang kabarnya akan dipusatkan di Masjid Istiqlal ini.

"Saya hanya mengatakan bahwa silakan saja kalau ada aktivitas, tetapi jangan sampai melanggar hukum. Tadi sudah diperbincangkan bahwa aktivitas yang akan dilakukan betul-betul tidak melanggar hukum yang sudah kita tentukan terkait masalah-masalah unjuk rasa dan menyangkut masalah pemilu pilkada ini," tandasnya.

Terkait pilkada, menurutnya pemerintah mengingkan kebersamaan rakyat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam hajat politik lima tahunan yang akan digelarbsecara serentak di 101 daerah di Tanah Air ini. "Harapan rakyat tentunya pilkada berjalan dengan aman, tertib, lancar, sukses," akunya.

Masih menurut Wiranto, pemerintah saat ini juga tengah berupaya untuk membangun Indonesia kearah yang lebih baik lagi. "Pemerintah sekarang ini sedang membangun kebaikan bagi masyarakat. Dalam hal ketertiban dan keamanan yang merupakan tugas saya akan tetap menegakkan hkum secara bermartabat. Hukum akan kami tegakkan tanpa rekayasa-rekayasa tertentu yang menyebabkan masyarakat itu mendapatkan kerugian dari penegakkan hukum yang tidak benar. Hukum akan kami tegakkan secara proporsional," pungkasnya.