Disebut kantongi gaji tertinggi, wali kota Surabaya membantah

Merdeka.com - Kepala Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya, Hartoyo membantah data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyebut gaji Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tertinggi se-Indonesia. Menurutnya, data FITRA tidak jelas.

Hartoyo menjelaskan, besaran gaji wali kota hanya Rp 2,2 juta plus tunjangan Rp 4,1 juta per bulannya, jadi total Rp 6,3 juta per bulan. "Jumlah tersebut belum termasuk insentif yang diterima wali kota dari jasa pungut (japung) pajak yang diterima tiap tri wulan dengan catatan apabila memenuhi target. Jika memenuhi target, wali kota mendapatkan maksimal enam kali gaji pokok," kata Hartoyo dalam keterangan persnya di Pemkot Surabaya, Selasa (18/12).

Menurut Hartoyo, pendapatan insentif berupa japung itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 69 Tahun 2010, tentang insentif pajak dan restribusi. "Sekarang sebutannya bukan japung tetapi insentif," ujarnya.

Dia menjelaskan, validitas tabel gaji untuk kepala daerah yang dibuat FITRA itu, masih perlu dipertanyakan lagi. Sebab, tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Ada perbedaan persepsi ketika membaca data anggaran untuk operasional kepala daerah. Dalam PP nomor 109 tahun 2006 diatur tentang besaran penghasilan kepala daerah. Daerah yang berpenghasilan asli daerah (PAD) di atas Rp150 miliar, diperuntukkan besaran biaya operasional kepala daerah sebesar 0,15 persen dari PAD, atau setara dengan Rp 2,55 miliar.

Sedangkan Kota Surabaya yang ber-PAD Rp 1,7 triliun, punya pagu biaya operasional kepala daerah Rp 2,55 miliar. Tapi dalam APBD Kota Surabaya, besaran anggarannya diplot menjadi Rp1,5 miliar.

Rinciannya, pakaian dinas per tahun Rp 32.835.330 (Rp 2.736.278 per bulan), belanja rumah tangga per tahun Rp 1.100.000.000 (Rp 91.666.667 per bulan), pemeliharaan kendaraan dinas per tahun Rp 112.684.865 (Rp 9.390.405 per bulan), pemeliharaan kesehatan per tahun Rp 120.000.000 (Rp 10.000.000) dan beberapa aktivitas lain.

"Jadi Rp1,5 miliar bukan take home pay untuk gaji wali kota. Apa yang kami sampaikan ini bukannya membantah data FITRA, tapi mengklarifikasi dan meluruskan sesuai data kita. Take home pay-nya hanya di kisaran Rp 6,3 juta saja, " jelas Kabag Bina Program Pemkot Surabaya Eri Cahyadi.

Sementara angka yang dicatat FITRA, lanjut Eri, adalah angka keseluruhan dan dianggap sebagai take home pay. "Padahal ya biaya operasional itu, kita baru mengeluarkan uang setelah ada tanda bukti," ujarnya

Pekan lalu, FITRA melansir berita soal lima kepala darah bergaji tertinggi sesuai tiga kategori, yaitu gaji gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati. Dan Tri Rismahari tercatat sebagai wali kota dengan gaji tinggi, yaitu Rp 2.329.473.690 per tahun. Angka ini berada di atas gaji wali kota Medan, yaitu Rp 1.556.091.880. Di urutan ketiga wali kota Bandung bertengger dengan angka Rp 1.060.514.413, dilanjutkan Kota Semarang dengan angka Rp 989.199.269 dan Bekasi dengan Rp 912.346.712.