Dirut PT SGS Didakwa Korupsi Kredit Bank Jatim Senilai Rp155 Miliar

Kamis, 10 Oktober 2019 19:43 Reporter : Erwin Yohanes
Dirut PT SGS Didakwa Korupsi Kredit Bank Jatim Senilai Rp155 Miliar Sidang kasus korupsi kredit Bank Jatim. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Dirut PT Surya Graha Semesta (SGS) Rudi Wahono didakwa mengajukan kredit ke Bank Jatim untuk proyek fiktif senilai Rp155 miliar. Dia menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Uniknya, ia diadili mewakili korporasi.

Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yanuar Utomo dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Dalam dakwaan jaksa disebutkan, perkara ini berawal dari upaya terdakwa secara korporasi mengajukan kredit ke Bank Jatim cabang Basuki Rahmat Surabaya pada tahun 2010 hingga 2015 senilai pinjaman pokok sebesar Rp120,7 miliar dengan perjanjian bunga bank sebesar Rp34,3 miliar.

Terdakwa mengajukan fasilitas kredit Modal Kerja Pola Standby Loan guna membiayai 8 proyek-proyek pembangunan. Namun pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh PT SGS.

"Selain proyek yang ada di Madiun, salah satu proyek yang dijadikan alasan dalam pengajuan kredit oleh terdakwa adalah pengerjaan proyek Jembatan Brawijaya Kediri," kata jaksa, Surabaya, Kamis (10/10).

Menurut jaksa, tindakan terdakwa tidak sesuai Surat Edaran Direksi No.046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi butir 2.9, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menghadapi perkara ini, Rudi Wahono tak sendiri. Ada beberapa petinggi PT SGS, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur dan Bank Jatim yang namanya juga muncul dalam dakwaan jaksa.

Mereka antara lain Komisaris Utama PT SGS Tjahjo Widjojo (telah divonis di Pengadilan Negeri Surabaya), Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT BPD Jawa Timur Wonggo Prayitno, Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT BPD Jawa Timur Arya Lelana, Relation Manager (RM) Divisi Kredit M&K PT Bank Jatim Harry Soenarno, dan Analis Subdivisi KMK PT Bank Jatim Iddo Laksono Hartanto.

Penghitungan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari BPK RI bernomor 9/LHP/XVIII/04/2017 tanggal 10 April 2017. Jaksa juga menambahkan, bahwa terdakwa saat ini juga terlibat proses hukum dugaan korupsi pada berkas berbeda, yaitu kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Brawijaya Kediri.

"Kalau tidak salah, prosesnya saat ini masih kasasi. Sedangkan saat ini kita menyidangkan terkait korporasinya," imbuh jaksa.

Menanggapi dakwaan jaksa, tim penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi dengan alasan akan fokus pada proses pembuktian. "Kita langsung pembuktian saja," katanya.

Yuliana juga mengatakan bahwa dalam perkara ini tidak ada hukuman badan yang menjerat terdakwa. Penahanan terhadap kliennya tidak berkaitan dengan perkara ini. "Ia ditahan karena perkara lain. Dalam perkara ini tidak ada ancaman hukuman badan," beber Yuliana.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1, pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. [cob]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Korupsi
  2. Surabaya
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini