Dirjen Otda akui Ratu Atut pernah konsultasi soal pilkada ulang

Merdeka.com - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengakui Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Chosiyah pernah konsultasi padanya soal pilkada Lebak. Menurutnya, konsultasi dilakukan melalui telepon yang disambungkan langsung dari ajudan Atut kepadanya.

"Ada telpon masuk ke saya dari ajudan Bu Atut Gubernur Banten. Ajudan bilang, Pak Dirjen ini Bu Gubernur mau bicara. Saya terima dan terjadilah pembicaraan," ujar Djohermansyah saat bersaksi untuk terdakwa Ratu Atut di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/6).

Awalnya, kata Djohermansyah, Atut menanyakan apakah dimungkinkan melaksanakan Pilkada pada tahun 2014. Djohermansyah mengatakan, tidak bisa lantaran 2014 adalah tahun Pemilu.

"(Atut tanya) boleh tidak dilaksanakan Pilkada tahun 2014. Saya bilang itu tahun Pemilu, Pilkada tidak boleh dilakukan Tahun 2014. Harus selesai tahun 2013," ujarnya.

Kemudian, lanjut Djohermasnyah, Atut kembali bertanya. Apakah dimungkinkan melaksanakan Pilkada ulang.

"Saya bilang, pilkada ulang dari praktik dimungkinkan. Kalau pilkada induk tidak boleh," ujarnya.

Akan tetapi, saat itu, Atut tidak menyebutkan pilkada mana yang akan dilakukan ulang. Namun di tahun tersebut, Djohermansyah, mengetahui adanya Pilkada Lebak di Provinsi Banten.

"Iya itu saya tahu, antara lain ya di Lebak itu," ujarnya.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa, Djohermansyah dihubungi Atut untuk menanyakan bagaimana pelaksanaan teknis Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Lebak.

Atut menelepon Djohermansyah setelah bertemu calon Bupati Lebak, Amir Hamzah. Saat itu, Amir melapor terkait adanya peluang dikabulkannya perkara gugatan Pilkada Lebak tahun 2013 di MK. Sehingga, Atut pun merespon dengan menelepon untuk berkonsultasi kepada Djohermansyah.

Hari ini, selain Djohermansyah bersaksi untuk Atut, ajudan Akil Mochtar, Alming Aling juga turut bersaksi. Alming telah hadir di Pengadilan Tipikor dan tengah bersaksi untuk Ratu Atut.