Diperiksa KPK Terkait Kasus Dana Hibah, Wabup Lumajang Jawab 20 Pertanyaan Penyidik

Merdeka.com - Wakil Bupati (Wabup) Lumajang Indah Amperawati diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolresta Malang Kota pada Rabu (23/11) kemarin. Dia mengaku ketika itu menjawab 20 pertanyaan penyidik.

Indah diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap dalam prosedur bantuan hibah Provinsi Jatim tahun 2014 . Kasus tersebut menyeret mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan.

Secara garis besar, kata Indah, pertanyaan yang diajukan semuanya tentang alur mekanisme bantuan hibah. Kala itu, sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati, dia merupakan Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang.

"Tahun 2014 Bappeda Jatim memberi tahu agar Kabupaten Lumajang mengajukan proposal untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Kemudian saya lapor ke Bupati pada masa itu. Kemudian, saya menyampaikan ke Dinas PU untuk menindaklanjuti. Tugas saya cuma itu. Selebihnya Dinas PU yang menindaklanjuti dengan proposal," terang Indah, Kamis (24/11).

Yakin Tidak Ada Suap

Menurutnya, dana hibah yang diterima Kabupaten Lumajang saat itu sebesar Rp5 miliar. Dana kemudian dialokasikan untuk perbaikan akses sekaligus infrastruktur menuju Jalan Lintas Selatan (JLS), jalan rusak di desa-desa, termasuk perbaikan akses menuju ke tempat wisata.

Ia memastikan tidak ada kesalahan pada laporan yang disampaikan pada masa itu. "Saya pastikan tidak ada kesalahan pada prosedur pencairan dana hibah. Anggaran yang diterima sesuai. Artinya, tidak ada suap-suap," ujarnya.

KPK saat ini tengah mendalami kasus itu dengan memeriksa sejumlah pejabat atau mantan pejabat Bappeda di sejumlah daerah untuk dimintai keterangan, termasuk Indah selaku mantan Kepala Bappeda Lumajang. Dia diperiksa di Mapolresta Malang Kota, Rabu (23/11) mulai sekitar pukul 10.00 WIB.