Diperiksa KPK, Jero Wacik bungkam

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)‎ kembali memeriksa Jero Wacik. Kali ini, Politikus Partai Demokrat ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Budaya dan Pariwisata (Kemenbudpar).

Jero yang diantarkan mobil tahanan tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.05 WIB. Dengan mengenakan rompi tahanan, bekas Menteri ESDM itu hanya mengumbar senyum kepada awak media.

Disinggung soal pemeriksaannya, Jero tidak mau berkomentar. Menurut keterangan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Priharsa Nugraha, Jero akan diperiksa oleh penyidik menyangkut kasus yang menjeratnya.

"Dia akan diperiksa sebagai tersangka," kata Priharsa, Jakarta, Selasa (23/6).

Seperti diketahui, dalam perkara Jero Wacik diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP. Ia diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan terkait jabatannya.

KPK membeberkan modusnya yakni pasca dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero meminta tambahan dana operasional menteri (DOM). Sebab, Jero merasa dana operasional itu dinilainya tidak mencukupinya.

Atas permintaan Jero, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp 9,9 miliar. Dana itu diduga digunakan Jero untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan. Namun, angka tersebut masih bisa bertambah.

Sekedar informasi, KPK juga menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementeri Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) pada tahun 2008-2011. Dia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika dia menjabat sebagai Menteri.

Atas perbuatannya tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 7 miliar. Jero dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.