Dilarang Bertemu Bawaslu, Eggi dan Kivlan Besok Gelar Aksi Lanjutan di KPU

Merdeka.com - Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) melakukan aksi unjuk rasa di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Aksi yang diinisiasi oleh Mayjen (purn) Kivlan Zen, Letjen (purn) Syarwan Hamid, Eggi Sudjana dan Permadi itu menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi Paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun, saat melakukan aksi unjuk rasa di Lapangan Banteng, mereka justru diminta untuk membubarkan diri oleh aparat kepolisian. Hal itu diminta, karena mereka belum mengantongi izin secara resmi dari polisi untuk melakukan aksi tersebut.

"Iya memang tidak ada izinnya makanya tadi korlap yang di sini yang tadi saya omong komunikasikan sampaikan kepada mereka. Bahwa hari ini tidak ada pemberitahuan itu. Makanya mereka mengerti juga makanya membubarkan diri," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Sementara itu, Ustaz Amirullah salah seorang orator menyampaikan kepada massa aksi untuk menyimpan dan menyiapkan tenaga untuk melakukan aksi lanjutan di KPU pada Jumat (10/5) besok.

"Insya Allah saving tenaga untuk aksi besok," ujar Amirullah di atas mobil komando.

Ternyata, membubarkan diri dari Lapangan Banteng. Justru mereka malah berpindah tempat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyampaikan pendapat mereka.

Eggi Sudjana yang ikut dalam aksi di Lapangan Banteng dan di Bawaslu ini mengatakan, kedatangan mereka dengan sejumlah massa aksi lainnya ke Bawaslu yakni bertujuan untuk mempertanyakan Bawaslu yang tak mendiskualifikasi Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Mau ngomong laporan dong ke Bawaslu, kenapa anda enggak lakukan diskualifikasi Atau menegur. Enggak diijinkan polisi, enggak boleh masuk. Masa harus berantem sama polisi enggak mau saya," kata Eggi di Bawaslu.

Ia mengaku, kedatangannya bersama dengan Kivlan Zen dan massa aksi lainnya bukan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Namun, hanya untuk memenuhi permintaan dari kliennya yakni Kivlan.

"Bukan demo maksudnya kita untuk sampaikan aspirasi saya sebagai lawyer loh di sini jangan lupa. Sebagai lawyer dari Kivlan, dia punya hak hukum menunjuk saya lawyernya. Jadi, sebagai lawyer penegak hukum, tapi kenapa dilarang pelanggaran terhadap hukum," jelasnya.

Dengan tak diizinkan bertemu kepada pihak Bawaslu, pihaknya berencana akan melakukan aksi kembali pada Jumat (10/5) besok, di Bawaslu dan juga KPU. Sekaligus membawa sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada Bawaslu dan KPU seperti yang ia bawa pada hari ini.

Mereka pun mulai membubarkan diri dari Bawaslu sekitar pukul 16.00 WIB. Hal itu dikarenakan, memang mereka tak mendapatkan izin atau tak diperbolehkan untuk bertemu pihak Bawaslu.

"Besok Insya Allah mulai dari Istiqlal. Mudah-mudahan ke dua tempat itu (KPU-Bawaslu). (Bukti kecurangan) ada banyak sekali, misalnya yang dicoblos duluan di Malaysia. Belum lagi yang di Boyolali, di tempat-tempat lain 1.200 kasus. Sekarang saya bawa, tapi enggak boleh masuk bagaimana," ungkapnya.

Ternyata, aksi bukan hanya dilakukan oleh massa dari GERAK saja. Melainkan ada massa aksi lainnya atau tandingan yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Bersatu, yang mana melakukan doa bersama.

Mereka melakukan aksi dan doa bersama di depan Kantor KPU RI, itu dengan membawa sejumlah spanduk yang salah satunya bertuliskan 'Stop Delegitimasi KPU'. Aksi yang mereka lakukan untuk mendukung KPU-Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.