Di sidang, kuasa hukum harap denda terhadap Andi Narogong turun tak sampai Rp 1 M

Kamis, 7 Desember 2017 21:40 Reporter : Yunita Amalia
Andi Narogong diperiksa KPK. ©2017 Merdeka.com/Yunita Amalia

Merdeka.com - Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Samsul Huda berharap denda yang dituntut jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dikabulkan oleh majelis hakim saat sidang vonis nanti. Dalam tuntutan jaksa KPK, Andi dituntut membayar denda Rp 1 miliar karena dinilai memperkaya diri sendiri dari proyek senilai Rp 5,9 triliun.

"Denda harapannya turun, ya kalau bisa tidak lebih Rp 200 juta. Pasti nanti dimasukkan ke nota pembelaan," ujar Samsul usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Sementara saat disinggung mengenai pidana pengganti, Samsul tidak menyanggah. Dia menuturkan, uang tersebut disadari Andi merupakan perolehan terkait proyek e-KTP.

Uang pengganti yang diwajibkan jaksa penuntut umum pada KPK terhadap Andi berasal dari Johannes Marliem, pihak Biomorf Lone selaku vendor penyedia Automated Fingerprints Identification System (AFIS), sebesar USD 2,5 juta.

"Itu sudah jadi fakta hukum yang terang, sepertinya kami sudah sepakat tidak menolak itu," ujarnya.

Uang tersebut diketahui telah dikembalikan oleh Andi ke KPK pada tanggal 27 November sebesar USD 350.000. Diketahui, Andi dituntut 8 tahun penjara denda Rp 1 Miliar atau subsider 6 bulan penjara.

Andi juga dituntut dengan pidana tambahan atas kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 2.150 juta dan Rp 1.186 Miliar. Uang tersebut wajib dibayar Andi selambat-lambatnya satu bulan setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam tuntutannya, jaksa mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan. Diantaranya; perbuatan Andi tidak mendorong program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dampak dari perbuatannya hingga saat ini masih terasa dan dirasakan secar masif.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, menyesali dan berjani tidak mengulangi perbuatannya. Serta statusnya sebagai JC, menjadi pertimbangan tuntutan yang meringankan.

Sementara itu, jaksa menyampaikan tuntutan Andi delapan tahun didasari atas penetapannya sebagai Justice Collaborator. Keputusan tersebut didasari dengan dengan surat pimpinan KPK dengan nomor PEP-1536/2017. Surat tersebut ditandatangani oleh lima pimpinan KPK pada tanggal 5 Desember.

Lebih lanjut, pada tuntutan kali ini, jaksa penuntut umum pada KPK menggunakan dakwaan alternatif terhadap Andi yakni menggunakan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. [dan]

Topik berita Terkait:
  1. Andi Narogong
  2. Korupsi E KTP
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.